Indovoices.com- Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Profesor Agus Sartono memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Pertemuan Konsolidasi Program dan Kegiatan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tingkat Nasional Wilayah Barat
Dalam arahannya, Profesor Agus menyampaikan bahwa kegiatan pertemuan konsolidasi ini merupakan tahun yang ketiga diselenggarakan namun demikian masih banyak daerah yang belum memahami tentang Kemenko PMK. Menko PMK, lanjutnya merupakan perubahan nama dari Menko Kesra dan Saat ini Menko PMK mengkoordinasikan 8 Kementerian dan 11 Badan/lembaga.
“Adapun Kementerian yang berada dibawah Koordinasi Menko PMK adalah Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek Dikti, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Desa dan PDTT, serta beberapa lembaga strategis lainnya seperti BNPB, BKKBN dan lain sebagainya,” jelasnya.
Menurut Prof. Agus, dalam RPJMN 2020 – 2024 pemerintah akan fokus pada pembangunan kualitas sumberdaya manusia. Sebelumnya, pada RPJMN 2015-2019 pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur. “Maka dari itu minggu-minggu ini dibeberapa kesempatan selalu dibicarakan mengenai upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia,” ujarnya.
Berbicara mengenai Human Development Index, menurut Profesor Agus ada tiga komponen yang membentuknya. Pertama, Pendidikan. Kedua, Kesehatan, Ketiga, Ekonomi. Dua dari tiga komponen tersebut ada di PMK. oleh sebab itu disetiap kesempatan kita selalu bicara mengenai peningkatan pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.
Pada tahun 2020, lanjut Profesor Agus, Kemenko PMK akan terus berupaya meningkatkan koordinasi dengan daerah. Oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan seperti saat ini menjadi sangat strategis.”Ini karena manusianya ada didaerah maka dengan daerah kita memperkuat koordinasi dalam rangka membangun kualitas sumberdaya manusia Indonesia,” ungkapnya,
Diakhir arahannya, Profesor Agus menyampaikan harapannya agar pelaksanaan pertemuan konsolidasi program dan kegiatan pembangunan manusia dan kebudayaan tingkat nasional wilayah barat dapat membangun hubungan lebih baik antara pusat dan daerah. Pertemuan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan manusia dan kebudayaan.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Kemenko PMK Yohan dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan pertemuan ini adalah untuk merumuskan komitmen dan mekanisme koordinasi, sinkronisasi, pengendalian antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, juga dimaksudakan untuk mensinergikan dan mensinkronkan program-program PMK/Kesra yang ada di daerah dalam rangka mencapai sasaran agenda pembangunan nasional sesuai dengan RPJMN 2015-2019 serta untuk mensinergikan perencaan program pusat dan daerah tahun 2020.
Yohan menambahkan, bahwa output atau capaian yang diharapkan dari pertemuan ini adalah; Pertama, terjalin komunikasi yang intensif dan berkelanjutan antara Kemenko PMK dan pemerintah daerah khususnya satuan kerja yang menangani masalah PMK/Kesra. Kedua, adanya rumusan dan rekomendasi terkait mekanisme koordinasi, singkronisasi dan pengendalian. Ketiga, tersosialisasikannya kebijakan nasional yang berkaitang dengan pembangunan dibidang PMK/Kesra sehingga pemerintah daerah sebagai garda terdepan pelaksanaan program dapat terinformasikan dengan baik.
Sementara itu, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Jatim Himawan Estu Bagyo dalam sambutannya mewakili Gubernur Jatim menyampaikan apresiasi yang positif atas terselenggaranya pertemuan konsolidasi program dan kegiatan PMK. Menurutnya, karena presiden terpilih Joko Widodo didalam semua program kedepan fokusnya adalah pembangunan kualitas sumberdaya manusia.
“Saya kira ini pekerjaan yang sangat strategis karena kita tahu saat ini pembangunan fisik dan teknologi sudah sangat maju. Hampir semua pekerjaan manusia bisa digantikan oleh mesin kecuali imajinasi oleh karena itu pembangunan manusia dan kebudayaan itu penting,” jelas Himawan.
Pertemuan konsolidasi kemudian dilanjutkan dengan sesion diskusi yang terbagi menjadi empat sesion diskusi. Setiap sesion menyajikan narasumber yang berkompeten yang berasal Kemenko PMK, Kemendagri, dan provinsi Jatim
Kesepakatan dan Rekomendasi
Pertemuan konsolidasi program dan kegiatan PMK juga menghasil 8 (delapan) rumusan kesepakatan dan rekomendasi yang dibacakan oleh Ketua Tim Perumus Danang Ariwibowo Ichwan. Berikut rumusannya:
1. Bersama menguatkan sinergi Pusat dan Daerah mulai dari perencanaan hingga implementasi dan monitoring evaluasi dalam pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju.
2. Bersama menguatkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan di pusat oleh Kemenko PMK dan daerah oleh Biro Kesra.
3. Mendorong peran aktif Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk memastikan program-program prioritas nasional berjalan baik, efektif dan efisien.
4. Mengusulkan sebuah design atau direktif konkret dari Kemenko PMK sebagai institusi koordinator pelaksanaan kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait strategi Koordinasi-Sinkronisasi-Pengendalian (KSP) untuk mengawal program prioritas nasional. Dengan adanya desian atau direktif, diharapkan terwujud mekanisme dan pedoman yang sama antardaerah dalam mengimplementasikan dan monitoring evaluasi program prioritas nasional.
5. Mengusulkan adanya design aplikatif atau pedoman implementasi Program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) sehingga pemerintah derah dapat mengimplementasikan program-program GNRM secara lebih jelas bahkan menyiapkan peraturan daerahnya.
6. Mendorong penguatan program pemberdayaan masyarakat miskin sebagai solusi mempercepat pengentasan kemiskinan.
7. Mengusulkan penyaluran bantuan sosial di daerah untuk pendidikan tidak hanya bagi pendidikan umum, namun termasuk bantuan untuk pendidikan agama, seperti Madrasah Aliyah.
8. Mengusulkan disusunnya strategi pemanfaatan warisan budaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Hadir dalam pertemuan kosolidasi program dan kegiatan PMK para pejabat Eselon II Kemenko PMK, perwaklan dari Kemendagri, perwakilan OPD Provinsi dan Kab/Kota Jatim; serta para Kepala Biro Kesra, Kepala Bappeda, Kepala Kesbangpol serta para Asisten Daerah di 17 propinsi di wilayah Barat. (jpp)
