“Dengan kata lain, legislasi adalah hal yang paling penting karena merupakan titik awal dan langkah terakhir untuk melahirkan kebijakan,” kata Kim Oe-sook pada Seminar Nasioal Reformasi Hukum: Menuju Menuju Peraturan Perundang-undangan yang Efektif dan Efisien, di Grand Ballroom Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (28/11) siang.
Ditegaskan oleh Menteri Legislasi Pemerintah Korea itu, tidak mudah menerjemahkan kebijakan yang baik menjadi undang-undang (UU). Karena , harus dipastikan apakah undang-undang baru bertentangan dengan hukum sebelumnya, dan memprediksi apakah sistem yang baru nantinya menyebabkan beberapa masalah.
Oleh karena itu, Kim Oe-sook setuju dengan gagasan yang disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, bahwa sangat penting untuk membentuk organisasi gabungan yang mengkhususkan diri dalam menangani setiap undang-undang.
“Kementerian kami yang mengawasi perundang-undangan pemerintah telah memainkan peran kunci dalam menetapkan supremasi hukum dan berkontribusi pada pembangunan negara kami,” ungkap Oe-sook.
Menteri Legislasti Pemerintah Korea itu menuturkan, agar undang-undang dapat dipercaya oleh rakyat, pembuat undang-undang harus jelas dan tidak boleh ada konflik antar undang-undang.
“Karena itu, harus ada yang mengawasi undang-undang pemerintah secara terpadu dan terorganisasi,” tegas Oe-sook seraya berharap, seminar ini akan menjadi landasan bagi lahirnya organisasi yang khusus menangani masalah perundang-undangan. (FID/RAH/ES)
