Indovoices.com-Menjelang seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), berbagai lembaga bimbingan belajar (bimbel) mulai marak menawarkan jasa bimbingan tes masuk CPNS dengan tarif tertentu melalui media sosial.
Namun demikian, terdapat lembaga bimbel yang tanpa izin telah mencantumkan foto salah satu pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), yakni Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji di dalam iklannya di media sosial milik lembaga bimbel tersebut, yaitu Apta School (https://aptaschool.com).
Kementerian PANRB menegaskan bahwa hingga saat ini Kementerian PANRB tidak memiliki kerja sama ataupun berafiliasi dengan lembaga bimbel manapun.
“Kementerian PANRB tidak memiliki keterkaitan dengan pihak manapun yang menyelenggarakan bimbingan tes masuk CPNS,” tegas Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (HUKIP) Kementerian PANRB Andi Rahadian di Jakarta.
Andi menyatakan melarang pihak manapun dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan logo, lambang, dan atribut, serta menampilkan foto/video/audio terkait kementerian, pejabat dan/atau staf Kementerian PANRB dengan tujuan tertentu.
Kementerian PANRB juga tidak ragu untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak manapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan hal tersebut.
Ia mengatakan, penyelenggaraan seleksi CPNS dilakukan dengan prinsip-prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan tidak dipungut biaya, baik selama proses pendaftaran hingga proses seleksi dan penerimaan CPNS.
Kementerian PANRB mengharapkan agar masyarakat lebih berhati-hati dan selektif dalam menerima dan menyebarluaskan informasi serta melakukan konfirmasi kebenaran berita/informasi kepada Kementerian PANRB melalui kanal pengaduan Kementerian PANRB, yakni email halomenpan@menpan.go.id dan/atau portal lapor.go.id.
“Mohon agar masyarakat berhati-hati dengan informasi yang beredar terutama lembaga bimbel yang menggunakan foto pejabat Kementerian PANRB tanpa izin dengan maksud dan tujuan tertentu,” ujarnya.
Apabila ditemukan indikasi penipuan dalam proses penerimaan CPNS, masyarakat diimbau agar segera melapor ke Kepolisian terdekat. (jpp)