Indovoices.com- Tren ujaran kebencian, fanatisme, dan intoleransi terhadap Islam terus meningkat. Retorika bernuansa politik membenci kelompok Muslim yang tidak sesuai dengan nilai demokrasi dan kemajemukan semakin mengkhawatirkan.
Demikian ditegaskan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengawali pidatonya saat memimpin Kelompok Kerja Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk Perdamaian dan Dialog (OIC Contact Group on Peace and Dialogue), di sela-sela Sidang Majelis Umum ke-74 PBB, New York, Amerika Serikat.
Kelompok Kerja OKI ini dilangsungkan untuk mengesahkan rancangan Rencana Aksi untuk Melawan Islamophobia, Diskriminasi Agama, Intoleransi, dan Kebencian terhadap Muslim 2020-2023.
Draft tersebut telah dibahas dan disepakati oleh Pertemuan Pertama Kelompok Kerja OKI untuk Perdamaian dan Dialog di Jakarta pada 29-30 Juli 2019 lalu.
Negara anggota OKI memberikan apresiasi yang besar atas kepemimpinan dan prakarsa Indonesia yang menjadi tuan rumah pertemuan pertama Kelompok Kerja OKI itu.
“Dokumen Rencana Aksi tersebut digunakan sebagai acuan bagi aksi dan kerja sukarela negara OKI dalam mengatasi Islamophobia di dunia dewasa ini,” tutur Menlu Retno.
Menurutnya, inisiatif Indonesia tersebut lahir dari keprihatinan semakin banyaknya tindak kekerasan yang didasarkan pada sentimen primordial, termasuk tragedi di Christcurch, Selandia Baru, beberapa waktu lalu.
Menlu Retno menegaskan bahwa pengesahan rencana kerja tersebut oleh negara OKI akan membawa dua pesan penting, yaitu yang pertama adalah konsolidasi komunitas Muslim untuk menegakkan nilai Islam yang damai dan toleran.
Pemimpin komunitas Islam harus bersuara keras dan tegas untuk melawan aksi kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam. “Kita semua pemimpin negara Islam harus memastikan bahwa tidak ada ruang sekecil apapun bagi kelompok radikal yang dapat berkembang di masyarakat kita,” tegasnya.
Kedua, negara Islam harus mempromosikan wajah Islam yang sesungguhnya, yaitu Islam yang rahmatan lil-alamin kepada dunia.
Menurutnya, Negara Islam harus berani menyampaikan pesan yang tegas bahwa terorisme dan ektrimisme tidak ada kaitannya dengan agama dan ajaran Islam. Negara OKI harus menjadi mesin untuk mempromosikan keharmonisan antarperadaban, baik di forum OKI maupun di forum multilateral lainnya.
“Negara OKI harus menyuarakan nilai Islam yang sesungguhnya di setiap ruang dan Gedung PBB ini,” tandas Menlu Retno.
Menlu Retno bersama dengan Sekjen OKI memimpin pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri 19 negara OKI anggota Kelompok Kerja tersebut.
Pembentukan Contact Group on Peace and Dialogue (CG-PD) OKI merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo yang digulirkan saat menjadi Tuan Rumah KTT Darurat OKI mengenai Al-qudsh Assyarif di Jakarta pada 2016. Kelompok Kerja ini disahkan oleh OKI melalui keputusan pertemuan KTM OKI di Abu Dhabi pada Maret 2019 dan KTT OKI di Mekkah pada Mei 2019. (jpp)
