Indovoices.com– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program Bantuan Stimulan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal bedah rumah. Pada tahun 2019, sebanyak 4.500 unit rumah tidak layak huni di Provinsi Jambi diperbaiki melalui BSPS yang tersebar di 10 kabupaten/kota.
Penyaluran BSPS di Provinsi Jambi dibagi menjadi 2 tahap, yakni sebanyak 4.200 unit rumah telah mendapat bantuan bedah rumah pada tahun ini diantaranya di Kabupaten Batanghari, Bungo, Kerinci, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjab Barat, Tebo, Tanjab Timur, Merangi, dan Kota Sungai Penuh. Sedangkan pengerjaan sisanya sebanyak 300 unit telah direncanakan.
“Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi MBR. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.
Setiap unit rumah yang dibedah di Jambi akan mendapatkan alokasi untuk peningkatan kualitas (PK) rumah sebesar Rp 17,5 juta dengan rincian Rp 15 juta berupa bahan bangunan dan Rp 2,5 juta biaya tukang. Kemudian untuk pembangunan baru senilai Rp 35 juta. Di Kabupaten Muaro Jambi menerima bantuan BSPS kategori peningkatan kualitas bangunan sebanyak 15 unit rumah dengan target selesai pada akhir Agustus 2019.
Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan bahwa tugas Kementerian PUPR selain sebagai provider atau menyediakan rumah bagi MBR melalui pembangunan rumah susun dan rumah khusus, juga sebagai enabler atau memberdayakan masyarakat diantaranya melalui BSPS. “Dengan stimulan tersebut, sebagai contoh untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp 17,5 juta, namun nilai yang dihasilkan bisa Rp 50-100 juta. Sementara BSPS pembangunan baru (PB) dengan dana stimulan yang diberikan Rp 35 juta, sebagai contoh yang saya temui dilapangan, rumah seorang janda tua yang sudah rapuh, kita bangun kembali rumahnya dengan BSPS PB bisa lebih besar karena keluarganya juga turut membantu sehingga rumah yang terbangun senilai sekitar Rp 140 juta,” jelas Khalawi.
Warga RT 15 Desa Muaro Sebapo, Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Mujirun mengatakan pengerjaan program BSPS di desanya dilaksanakan dengan gotong royong oleh seluruh penerima bantuan, sehingga menghemat pengeluaran Rp 2,5 juta yang seharusnya digunakan untuk ongkos pekerja.
“Jadi uang kelebihan sebesar dua juta rupiah dipakai untuk tambahan beli semen dan keramik,” ujar Mujirun.
Selain Provinsi Jambi, Kementerian PUPR juga menyalurkan program BSPS di Provinsi Papua. Sebanyak 3.690 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 13 kabupaten di Papua mendapat bantuan BSPS. Program bedah rumah ini merupakan salah satu upaya mengurangi kekurangan rumah atau backlog perumahan bagi MBR sebagai wujud mendorong terlaksananya Program Sejuta Rumah di Papua.
Salah satu yang menerima bantuan BSPS adalah di 4 kampung Kabupaten Supiori sebanyak 100 unit rumah dengan kategori peningkatan kualitas bangunan. Program ini ditarget selesai pada akhir Agustus 2019.
Tantangan dalam penyaluran bantuan BSPS di Kabupaten Supiori salah satunya karena lokasi penerima bantuan yang berada di pulau terpencil atau jauh dari perkotaan. Sebagian besar pekerjaan masyarakat setempat adalah nelayan yang rata-rata tinggal di pesisir pantai yang letaknya terpisah di beberapa kepulauan. (jpp)
