Menjelang masa-masa Pemilihan Gubernur serentak tahun 2018 salah satu provinsi yang akan mengikuti proses pemilihan adalah Sumatera Utara (Sumut) yang saat ini dipimpin oleh Bapak Tengku Erry Nuradi yang akrab disapa Paten sebelumnya beliau hanya menjadi wakil gubernur yang berpasangan dengan Gatot Pujo Nugroho (GPN) yang merupakan kader PKS terbelit masalah korupsi Dana Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi yang telah dijatuhkan vonis selama 6 tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan.
Gubernur sebelum GPN mengalami kasus yang sama yakni kasus terkait moral yang sudah kebablasan sehingga uang adalah tujuan utama dalam mengambil sebuah jabatan. Gubernur tersebut bernama Samsul Arifin (SA) yang kala itu berpasangan dengan GPN sehingga diusung oleh PKS juga yang dikancah pusat mantan presiden partainya pernah terbelit kasus korupsi sapi.
baiklah sahabat pembaca kita kembali fokus kinerja gubernur Sumut saat ini yang memang sampai sekarang rakyat masih belum merasakan hasil positif yang signifikan program pembangunan dari pemerintah provinsi. Paten terbuai sehingga terkesan lamban dalam bekerja dan terkesan mengklaim kinerja pusat karena pemerintah pusat memberi perhatikan lebih dimasa presiden Jokowi saat ini.
Wilayah provinsi ini sangat gampang kita temukan infrastruktur jalan yang sangat memprihatinkan tidak hanya daerah-didaerah di ibukota saja kota Medan masih banyak ditemukan kolam yang cocok untuk beternak lele, nila, dll di jalanan umum yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat untuk beraktifitas.
Kolam yang saya sampaikan diatas bukan karena jalan umum dialihfungsikan menjadi perikanan tetapi jalanan tersebut karna saking parahnya ketika musim hujan genangan air bisa sampai 1 meter dan setelah surut air mengendap di jalanan yang berlubang parah tersebut.
Jangan pernah para pejabat baik gubernur dan anggota DPRD yang terhormat menyampaikan masyarakat itu mayoritas diam (Silent Majority). Itu merupakan isu hoax yang tidak sesuai dengan kenyataan karena rakyat setiap hari menjerit dan menangis melihat kesemrawutan. Banyak yang menyampaikan keluhannya ke kantor DPRD, Kantor Walikota/Bupati, dan melalui sosial media yang lagi ngetren saat ini. Tidak hanya menyampaikan keluhan ke manusia saja di zaman sosial media saat ini masyarakat banyak menggunakannya untuk menyampaikan doa dan juga keluhan kepada Tuhan YME.
Pasti sahabat merasa lucu dan mungkin tersipu malu membaca bahwa banyak masyarakat mengadu kepada Tuhan melalui sosial media. Sebenarnya itu bukan hal yang lucu dan patut ditertawakan tetapi seharusnya pejabat dan anggota DPRD menangis melihat kondisi rakyatnya saat ini yang rindu keluhannya ditanggapi dan diberikan solusi oleh siapapun yang berwenang menyelesaikan permasalahannya.
jika sahabat pembaca yang bukan domisili di provinsi ini berkunjung ke wilayah Sumut pasti akan banyak menemukan jalanan yang ditanami pisang, bunga, padi, dll. Kegiatan itu dilakukan karena masyarakat saking stres dan emosi tidak tahu kemana mengadu untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
Beberapa waktu ini terdengar kabar bahwa walikota Medan ditegur oleh presiden Jokowi yang melihat langsung kondisi kesemrawutan dan hancurnya jalanan publik di kota Medan. Saya sudah tuliskan permasalahan tersebut di artikel saya sebelumnya jika sahabat berkeinginan baca klik saja disini.
(Sumber : www.medan.tribunnews.com)
Selain itu, Isu yang lagi panas beberapa hari ini adalah masih ada indikasi upaya-upaya kejahatan keuangan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumut yang nilai kejahatannya diperkirakan sekitar 42 Milyar lebih. Sungguh jumlah yang sangat fantastik jika uang tersebut digunakan untuk membeli kerupuk mari kita bayangkan sahabat berapa banyak jumlah kerupuk yang dapat dibeli dan saya yakin seluruh rakyat Sumatera Utara sudah kekenyangan menikmatinya. (Sumber disini)
Tapi apa yang hendak dikata memang moral sudah dirusak oleh nafsu keserakahan untuk memperkaya diri pejabat tersebut dan juga kelompoknya. Bila berita itu tervalidasi kebenarannya dan diproses hukum sungguh menjadi preseden buruk Gubernur Sumut sampai 3 kali berturut-turut masuk hotel prodeo.
Saya sangat mendukung KPK menggencarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) walaupun banyak orang yang berkomentar negatif tetapi semua itu adalah pejabat negara yang mayoritas Legislatif. Paling merijikkan lagi eh salah menjijikkan lagi ada seorang tokoh bangsa saat ini menyampaikan jika OTT terus digencarkan oleh KPK bisa habis pejabat di negara ini. Mungkin sahabat pembaca sudah tahu siapa orangnya tidak perlu saya jawab bila disebutkan bisa hilang selera melanjutkan artikel ini.
Memang sudah aneh zaman sekarang ini katanya pro pemberantasan korupsi tetapi tidak mau seluruh pejabat korup dikandangkan atau bapak tersebut bertujuan menyampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh pejabat dapat terindikasi korupsi. maaf ya saya hanya mencoba menyampaikan tanggapan jangan sampai ada yang tersinggung dan juga kebakaran jenggot.
Baik sahabat kita kembali lagi membahas Sumut yang saat ini banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat seperti pembangunan infrastruktur dan bantuan Dana Desa untuk pembangunan yang nilainya rata-rata perdesa hampir mencapai 1 milyar sangat fantastis dengan dana sebesar itu seharusnya desa dapat berkembang pesat tetapi apa yang terjadi berdasarkan pengamatan dan diskusi dengan sahabat-sahabat yang berdomisi di daerah pedesaan.
Banyak permasalahan dalam mengelola dana pembangunan desa tersebut. Kepala Desa yang dimandatkan untuk menjadi penanggung jawab banyak terkesan menutup diri jika masyarakat mempertanyakan transparansi pengelolaan Dana Desa. Sehingga secara kasat mata ada indikasi penyelewengan dana desa dengan tidak seluruhnya digunakan untuk membangun tetapi untuk memperkaya Kepala Desa dan kroni-kroninya.
Seluruh pejabat dari tingkat provinsi sampai desa saat ini tidak optimal dalam mengalokasikan dana yang telah dianggarkan untuk kinerjanya. Selain dana mengendap tidak tersalurkan sehingga harus dikembalikan ke pusat adapula momok menakutkan permasalahan di Sumut adalah penggelembungan dana dalam sebuah kegiatan pembangunan fisik maupun pembinaan masyarakat. Selain itu, Permasalahan yang lebih menyakitkan adalah dana yang telah dianggarkan tidak sesuai dengan yang dikerjakan dilapangan. Permasalahan-permasalahan diataslah peluang besar korupsi itu timbul dan merasuki kegiatan pembangunan.
Memang tidak akan habis kata-kata yang terangkai dalam mengkritik pemimpin di wilayah Sumut ini. jika dituliskan dalam sebuah buku sangat memungkinkan permasalahan korupsi di Sumut ini menjadi referensi menulis buku sampai berjilid-jilid sama halnya dengan demo nasional angka jitu beberapa waktu yang lalu sampai berjilid-jilid. Tidak nyambung ya, Demo berjilid-jilid itu hanya candaan biar sahabat jangan terlalu serius membaca artikel yang cukup panjang ini. Hahaha
Pesan saya bagi kita semua yang memiliki hak suara dalam memilih pemimpin terkhusus gubernur Sumut selanjutnya. Jangan pernah memilih calon gubernur mantan napi koruptor, Pernah menjabat tingkat apapun tapi kinerja nol, Kandidat yang terindikasi korupsi dan juga yang menggunakan politik uang. Memang terlalu idealis dan omong kosong ya bila tidak menerima uangnya di masa ekonomi yang sulit saat ini.
Jadi begini saja “ambil uangnya jangan pilih kandidatnya” meskipun memang saran saya ini salah tapi sudah tiba waktunya rakyat harus memberi pelajaran bagi pemburu jabatan yang bertujuan memperkaya diri supaya jera, politik uang tidak menjadi jalan pintas kandidat yang tidak miliki integritas.
Supaya kandidat pengguna politik uang yang telah habis dana tapi tak menang menjadi stroke memikiri dana yang sudah dikeluarkan tidak dapat dikembalikan dan dilipatgandakan. Semoga saja kedepannya hukum negara ini menjalankan hukuman mati bagi koruptor dan pengguna politik uang.
Salam Jera,
