Indovoices.com –Sepanjang 2020, mulai Januari sampai 10 Desember, tercatat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan delapan kali operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara di pusat maupun daerah.
Sebagai perbandingan, pada tahun 2019 dilakukan OTT KPK sebanyak 21 kali. Lalu pada tahun 2018 ada 30 OTT KPK, 2017 sebanyak 19 OTT. Kemudian 2016 tercatat 17 operasi tangkap tangan, serta 5 OTT pada tahun 2015 dan 2014.
Perihal OTT KPK memang menjadi sorotan bagi pimpinan periode 2019-2023. Pada Semester I (Desember 2019-Juni 2020) tercatat Firli Bahuri cs melakukan operasi tangkap tangan sebanyak tiga kali.
Dua OTT KPK dilakukan pada Januari. Pertama, terkait dengan kasus suap pengadaan proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang menjerat Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.
Berikutnya, kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang menjerat anggota KPU Wahyu Setiawan dan mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku yang sampai saat ini masih menjadi buronan.
Bahkan, terdapat satu kasus yang penyelidikannya dilimpahkan ke kepolisian, yakni kasus OTT UNJ (Universitas Negeri Jakarta) yang terjadi pada Mei 2020.
Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya pernah membandingkan jumlah OTT dari tahun ke tahun yang dilakukan KPK pada 6 bulan pertama sejak 2016.
Pada 2016, selama enam bulan pertama dari 1 Januari-15 Juni ada delapan operasi tangkap tangan. Kemudian 2017 ada lima tangkap tangan. Memasuki tahun 2018 ada 13 operasi yang merupakan paling tinggi, dan pada 2019 ada tujuh.
KPK menjalankan kembali OTT pada 2 Juli 2020, kali ini dalam kasus suap pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur, Kalimantan Timur yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar da istrinya Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria.
Setelah itu, berbagai pemberitaan mengenai OTT KPK tampak tidak terdengar lagi. Baru menjelang akhir tahun, KPK mulai “rajin” kembali dengan melakukan empat OTT dalam waktu yang berdekatan bahkan dua operasi akhirnya menjerat dua menteri sebagai tersangka.
Pertama, OTT terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Kedua, OTT pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) yang kemudian menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka. Dua OTT lainnya dilakukan terhadap dua kepala daerah, yakni Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo.
Berkurangnya OTT KPK ditanggapi oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ia menyadari bahwa masyarakat melihat kualitas kinerja KPK hanya dari sisi penindakan dibandingkan pencegahan. Selama ini masyarakat melihat kualitas kinerja KPK itu hanya dari sisi penindakan lebih khususnya dari sisi OTT.
“Itu harus kami sadari. Teman-teman wartawan lebih tertarik memberitakan kegiatan OTT dari pada kegiatan-kegiatan pencegahan yang sebetulnya kalau dari nilai potensi kerugian negara yang kami selamatkan jauh lebih besar ketimbang penindakan,” kata Alex.
Namun, dia juga menegaskan kegiatan penindakan KPK tetap berjalan. Dia memastikan setiap pelaporan dari masyarakat terkait dengan adanya tindak pidana korupsi masih diterima sampai saat ini dan ditindaklanjuti.
Berikut daftar 8 OTT KPK sepanjang 2020 per 10 Desember
1. OTT Bupati Sidoarjo, 7 Januari
2. OTT Anggota KPU, 8 Januari
3. OTT Universitas Negeri Jakarta, 20 Mei
4. OTT Bupati Kutai Timur, 2 Juli
5. OTT Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, 25 November
6. OTT Wali Kota Cimahi, 27 November
7. OTT Bupati Banggai Laut, 3 Desember
8. OTT Pejabat Kementerian Sosial, 5 Desember. (msn)
