Bermula dari tudingan Amien Rais kepada pemerintah terkait pembagian sertifikasi tanah, bahwa lahan sebanyak 74 persen negeri ini dikuasai kelompok tertentu.
“Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat (oleh Presiden Jokowi), bagi tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?” ujar Amien, beberapa waktu lalu.
Tentu saja tudingan tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Vanda Mutia Dewi, yang menuturkan bahwa kawasan hutan yang dilepas untuk izin perkebunan terjadi paling besar sejarahnya justru dilakukan oleh besan Amin Rais sendiri, yaitu Zulkifli Hasan yang ketika itu menjadi menteri kehutanan di era SBY.
Menurut hasil studi Greenomics soal pelepasan kawasan hutan, izin-izin perkebunan yang diterbitkan oleh Zulkifli, setara dengan hampir 70% dari total luas izin perkebunan yang telah diberikan kepada para pebisnis selama periode 2004-2017.
Dan angka 70% atau 1,64 juta hektare atau setara dengan 25 kali luas Jakarta yang hanya 66.000 hektare tersebut, belum termasuk luas areal perkebunan sawit yang ‘diputihkan’ dari stempel kawasan hutan pada periode ketika Zulkifli menjabat sebagai Menteri Kehutanan.
Mengingat luar biasa banyak dan luasnya izin yang dikeluarkan oleh Zulkifli Hasan, sudah sepantasnya diberikan gelar si Juara Pemberi Izin.
Lebih dari 90 persen dari izin-izin perkebunan yang telah diterbitkan itu, merupakan izin-izin ekspansi perkebunan sawit yang diberikan kepada para pelaku bisnis.
“Lebih dari 2,2 juta hektar atau lebih dari 91 persen atau setara lebih dari 33 kali lipat luas DKI Jakarta, izin-izin perkebunan tersebut diberikan pada periode Presiden SBY. Sedangkan, izin-izin perkebunan yang diberikan pada era Presiden Joko Widodo, seluas lebih dari 200 ribu hektar, atau di bawah 9 persen,” jelas Vanda Mutia Dewi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia.
Berkat pemaparan yang disampaikan oleh Greenomics, akhirnya ICW pun angkat bicara dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti laporan Greenomics Indonesia soal rawannya praktek korupsi dalam proses perizinan lahan perkebunan kepada pengusaha.
“Apakah ada malapraktek atau tidak, itu KPK harus buktikan. Harus ditelusuri karena memang untuk menelusuri itu, KPK harus buka dokumen-dokumen izin tersebut. Radar KPK harusnya berjalan,” ujar Koordinator Divisi Monitoring dan Peradilan ICW Emerson Yuntho di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 24 Maret 2018.
(https://www.jawapos.com/read/2018/03/24/198734/icw-nilai-zulkifli-hasan-patut-diperiksa)
Pantesan saja Zulkifli Hasan selama ini sangat khawatir terkait penangkapan berbagai pejabat, kepala daerah maupun anggota dewan oleh KPK, apalagi posisinya saat ini adalah Ketua MPR 2014-2019.
Simak saja pernyataan Zulkifli Hasan saat dalam acara peresmian Pusat Kajian Kejaksaan di Universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa, 10 Oktober 2017 yang lalu.
“Kalau begini terus, bisa habis kepala daerah, belum lagi anggota DPR,” kata Zulkifli Hasan
(https://nasional.tempo.co/read/1023421/zulkifli-hasan-tinggal-mpr-yang-belum-kena-ott-kpk)
Lalu saat penetapan tersangka kepada Zumi Zola terkait korupsi RAPBD Jambi 2018.
“Kalau seperti ini terus, habis orang-orang baik di tanah air,” kata Zulkifli.
(https://www.jpnn.com/news/zumi-zola-tersangka-zulkifli-hasan-gaji-gubernur-kecil)
Setidaknya ada dua kali dirinya menyampaikan kekhawatiran terkait akan habisnya para pejabat bila ditangkap oleh KPK terus.
Kemudian hasil pencarian saya di tribun juga ada berita mengenai apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan, hanya di dalam artikel tidak disebutkan kapan dan dalam rangka apa saat pernyataan tersebut disampaikan, walaupun tanggalnya tertera 19 Maret 2018.
(http://wow.tribunnews.com/2018/03/19/kritisi-sistem-di-indonesia-zulkifli-hasan-kalau-gini-terus-habis-orang-orang-baik-di-tanah-air)
Sebelum melanjutkan, izinkan saya untuk mengoreksi sedikit pernyataan Zulkifli Hasan yang mengatakan koruptor itu “orang baik”. “Pak Zul, yang namanya koruptor itu, tidak cocok disebut orang baik, mereka itu bajingan yang menghisap uang rakyat”. Entah apa yang ada dalam isi kepala ketua MPR ini.
Ok, kita lanjutkan sedikit lagi, ibarat bumerang yang dilemparkan Amin Rais ke arah Jokowi, namun bumerang itu sekarang berbalik ke arah Zulkifli Hasan yang berdiri di samping Amin Rais.
Akankah KPK bergerak mengusut kasus pemberian izin lahan ini setelah didesak oleh ICW?
Perlukah masyarakat memviralkan hal ini agar KPK mau bergerak?
Dan bila diungkap, apakah nilainya akan jauh lebih besar dibanding kasus E-KTP? Atau tidak terbukti sama sekali? Begitu banyak pertanyaan yang menunggu untuk dijawab. Menarik menunggu perkembangan selanjutnya terkait izin lahan ini.
