Indovoices.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan pentingnya tata kelola keuangan negara kepada 1.200 orang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Rakornas Pengawas Intern Pemerintah Tahun 2019. Ia menjelaskan, salah satu penyebab goncangnya ekonomi Indonesia pada krisis tahun 1997-1998 adalah lemahnya tata kelola keuangan negara saat itu.
“Belajar dari krisis, maka era reformasi mengalami perubahan fundamental pengelolaan keuangan negara,” ujar Menkeu di Aula Birawa, gedung Bidakara, Kamis (21/03).
Ia menambahkan, berawal dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara kemudian muncul berbagai seri UU terkait keuangan negara. Semua peraturan itu menunjukkan bahwa dalam mengelola keuangan negara dan ekonomi harus membangun sebuah sistem baru berdasarkan azas tata kelola yg baik, transparansi, akuntabel, serta check and balance.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah mampu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun menurut Menkeu, pengelolaan keuangan para satuan kerja (satker) tidak hanya mampu mempertanggungjawabkan laporan tapi juga hasilnya.
“Dengan mempertanggungjawabkan, kita akan semakin amanah. Ini uang rakyat, uang kita, harus dikembalikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” pesannya kepada seluruh peserta.
Menkeu juga menjelaskan tahun ini APBN akan fokus pada pengembangan kualitas SDM. Tidak seperti pembangunan fisik, pembangunan kualitas akan lebih sulit pelaporan pertanggungjawaban akan hasilnya.
Oleh karena itu, ia meminta agar para pengawas intern mampu memberi perhatian khusus pada area sulit tersebut dengan memberi empowerment kepada para pengelola keuangan.
“Selamat bekerja membangun Indonesia, membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, serta check and balance. Ini warisan Anda semua kepada seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.(mr/hpy/nr)
