Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memasuki ruangan untuk memimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (15/5) siang. (Foto: Humas/Jay)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, dibandingkan negara-negara lain, Indonesia masih lebih baik dalam menghadapi dampak ketidakpastian global, ekonomi dan keuangan, yang dipicu kebijakan normalisasi moneter di Amerika Serikat.
“Kita masih jauh lebih baik dan faktor eksternal yang lain, seperti harga minyak, potensi perang dagang Amerika-Tiongkok, serta kondisi geopolitik internasional,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2019, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (15/5) pagi.
Namun demikian, Presiden Jokowi mengingatkan agar selalu waspada terhadap risiko, terutama ketidakpastian global, ketidakpastian ekonomi global, dan volatilitas keuangan global.
“Kita juga perlu menyiapkan mitigasi ketidakpastian global ini, serta melakukan antisipasi pergerakan menuju keseimbangan baru perekonomian global,” tutur Presiden.
Presiden juga mengingatkan perlunya tetap fokus menjaga stabilitas keamanan, sehingga kerja untuk perbaikan kesejahteraan, penurunan kemiskinan, serta menciptakan lapangan pekerjaan terus dapat dipercepat dan diperbaiki.
Jaga Momentum
Sebelumnya pada awal pengantarnya, Presiden Jokowi meminta agar momentum pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal pertama 2018 yang mencapai angka 5,06 persen terus lebih ditingkatkan lagi, dengan menjaga daya beli, meningkatkan investasi, dan meningkatkan daya saing ekspor.
Khusus untuk ekspor, Presiden Jokowi menekankan agar berbagai hambatan baik di perizinan, perbankan, pembiayaan, termasuk pajak dan kepabeanan, harus segera dihilangkan, bukan hanya dari pemerintah pusat tapi juga yang berasal dari pemerintah daerah.
“Segera lakukan sekarang dan kita harapkan manfaatnya akan segera kelihatan,” tegas Presiden Jokowi.
Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna M Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. (RSF/MAY/ES)
