Indovoices.com- Tepat di hari satu tahun bencana gempa dan likuifaksi di Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah, Kepala Satgas Pasca Bencana dan Tsunami Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto, menyambangi Kantor Gubernur Sulteng. Arie diterima Gubernur Longki Djanggola, di ruang kerja Gubernur di Palu yang didampingi , Sekda Propinsi Sulawesi Tengah , Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan , Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Kepala Dinas Cipta Karya, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman , Kepala Biro Humas dan Protokol.
Sementara rombongan tim Kementerian PUPR yang dipimpin Arie, hadir pupa Kepala Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) 14 Sulteng Satrio Utomo, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) 3 Sulteng Feryanto, Kasubdit Balai Permukiman Cipta Karya Sulteng Aswin, dan Satker Perumahan Palu Agung,
Dalam kesempatan itu, Arie menyerahkan buku laporan kegiatan Satgas Bencana PUPR sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan tugas terkaut bencana gempa dan likuifaksi di Sulteng. Di sana dilaporlan proses progres pelaksanaan pembangunan infrastruktur 2018-2019, di bidang jalan, irigasi, permukiman serta perumahan bagi korban gempa.
Arie menyampaikan, kegiatan rehab dan rekonstruksi telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Kegiatan itu diantaranya, rehabilitasi irigasi Bendung Irigasi Gumbasa, pengendalian banjir Sungai Bangga, pembangunan jalan lingkar dalam kota Palu, serta pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak gempa dan likuifaksi tanggal 28 September 2018.
Disampaikan bahwa pekerjaan beberapa ruas jalan sudah berjalan sesuai dengan target. Demikian juga rencana pembangunan tanggul laut, saat ini menunggu Amdal. Sedangkan pembangunan jembatan IV Palu, proses desain sudah hampir selesai. “Pembangunan Tanggul Laut ini, didesain menjadi kawasan tangguh bencana,” kata Arie.
Selanjutnya progres pembangunan irigasi Gumbasa, awal Desember sudah dapat difungsikan untuk mengairi 1.070 ha dari target keseluruhan 8.000 ha lahan. Sementara untuk penanganan banjir empat sungai; Sungai Bangga, Sungai Salua , Sungai Poi dan Sungai Mio sudah dalam proses desain.
“Alhamdulillah proses rehab dan rekonstruksi berjalan sesuai arahan pemerintah dan bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla,” kata Arie. Meski begitu, Arie juga menyampaikan bahwa proses rehab dan rekonstruksi di linngkun bencana tidak menutup mata ada sejumlah kekurangan di sana dan sini. Namun, semua dihadapi dan ditangani sebaik mungkin oleh tim Satgas. Misal, keluhan penghuni huntara terkait air bersih, itu diatasi dengan pengeboran sumur, dan lain-lain.
Pada kesempatan yang sama Arie juga meminta dukungan Gubernur Longgi untuk membantu mempermudah penyedian lahan, serta perijinan analisa dampak lingkungan (amdal), guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan. “Infrastruktur yang PUPR bangun tidak semata-mata untuk warga Sulteng terdampak gempa danlikuifaksi, tapi juga untuk masyarakat Sukteng pada umumnya,” jelas Arie.
Selanjutnya, Arie menambahkan, untuk huntap proses pembangunan sudah berjalan. Sesuai data yang ada, kebutuhan huntap mencapai 11.788. Dari jumlah itu, sejumlah 3000 unit dibangun oleh Yayasan Budha Tsu Tzi, sisanya dibangun oleh PUPR dan bantuan beberapa lembaga yang lain. “In syaa Allah, dari target 1.700 unit di tahun 2020, tahun ini sudah dimulai pembangunannya sejumlah 500 unit. Sisanya diselesaikn secara bertshap,” jelas Arie.
Gubernur Longki Djanggola, mengapresiasi progres pembangunan penanganan bencana yang dilakukan pada bidang infastruktur. Terkait persoalan ketersediaan lahan, Gubernur berjanji akan segera dibicarakan dengan Kanwil BPN dan Bupati dan Walikota Palu. “Dalam waktu tidak terlalu lama diminta realisasi janji BPN dalam hal penyediaan lahan, karena saat ini masyarakat sangat mengharapkan kepastian realisasi pembangunan hunian tetap,” kata Longki.
“Sesuai kesepakatan, lahan infrastruktur rehab dan rekonstruksi paska gempa, disediakan BPN. Jadi kita akan koordinasikan, minggu depan. Semakin cepat, semakin baik. Karena itu akan mempercepat penyelesaian program, yang berarti juga mempercepat masyarakat terdampak gempa kembali ke kehidupan normal. Untuk hunian, mereka tidak perlu lagi tinggal di shelter penampungan pengungsi atau di huntara,” jelas Longgi.
Gubernur juga menyampaikan bahwa lokasi Likufaksi Balaroa dan Petobo tetap akan dijadikan menjadi lahan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan keputusan bersama. Di lokasi yang sama juga akan dibangun memorial park. Kawasan itu jadi destinasi wisata. Bangunan infrastruktur di area tersebut didesain yang tahan gempa. (jpp)
