.:: SURAT TERBUKA KEPADA PRESIDEN RI. Ir. H. JOKO WIDODO ::.
(Majelis Adat Kerajaan Nusantara)
Kepada Yth.
Bapak Presiden RI Ir. H. Joko Widodo
Di tempat.
Assalamualaikum Wr. Wb.,
Bulan ini, tepat setahun lalu Bapak Presiden Jokowi mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia. Dan tidak berapa lama, pada beberapa daerah juga memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), yang dimulai dari Jakarta, di mana hampir seluruh kegiatan nyaris terhenti.
Sejak itu, kehidupan kita, termasuk kami keluarga kerajaan tak pernah lagi sama, kita dipaksa atau terpaksa dan berkewajiban baik secara moral maupun psikis beradaptasi dengan mode pasif, bertahan dari ancaman virus dan kematian serta fisik dan psikis yang merana. Dampak daripada adanya pemberlakuan PSBB secara langsung mau pun tidak amat sangat terasa pada kami, sebagai person, keluarga dan lembaga yang tergabung di dalam MAKN (Majelis Adat Kerajaan Nusantara). Kondisi tersebut terutama karena destinasi wisata ke keraton menjadi terabaikan dan beku, termasuk juga kunjungan ke museum serta kegiatan seni budaya menjadi hilang.
Kami menyadari dan memaklumi bahwa kebijakan dan regulasi tersebut adalah sebagai salah satu upaya mengurangi transmisi bahkan memutus mata rantai penularan virus Covid-19. Namun kondisi tersebut telah banyak memandulkan kegiatan-kegiatan kami yang merupakan salah satu sumber pemasukan, bahkan bagi beberapa kerajaan merupakan sumber pokok yang dipergunakan untuk operasional kerajaan kami sehari-hari.
Perlu kami sampaikan, bahwa sejujurnya bantuan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten semasa sebelum pandemi Covid-19 saja belum mencukupi, tetapi masih bisa tertangani dengan kedatangan para wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang ingin melihat keraton atau museum dan menikmati sajian-sajian kesenian yang ada di dalamnya.
Sejak Maret tahun lalu hingga kini, kami telah menghentikan seluruh kegiatan, terutama yang beresiko mengundang keramaian demi melindungi masyarakat. Namun kami sendiri sebenarnya dalam kondisi yang teramat sangat memprihatinkan.
Dengan banyaknya aset kerajaan yang digunakan Pemerintah, yang belum dalam penyesuaian ditambah dengan adanya keadaan saat ini. Juga kondisi keraton-keraton yang sudah tidak baik lagi, termasuk biaya pemeliharaan serta untuk membiayai para abdi-abdi keraton, yang selama ini mengandalkan kehidupannya kepada kami.
Kami mohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk turut serta membantu kami dalam memikirkan tentang nasib kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, yang merupakan aset bangsa Indonesia, di mana sebelum adanya NKRI kami telah lebih dahulu berjuang mempertahankan bumi pertiwi, dan ikut serta melahirkan NKRI.
Sekiranya Pemerintah dapat ikut membantu memikirkan keberadaan kami di masa Pandemi COVID19 ini, dengan merealisasikan apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada Januari 2018 yang lalu di hadapan para pewaris kerajaan-kerajaan Nusantara, yaitu :
a. Revitalisasi keraton / istana kerajaan tidak lagi parsial untuk 3 keraton / kerajaan setiap tahunnya.
b. Penyelesaian atas tanah-tanah hulayat adat yang berada di bawah wilayah kerajaan.
c. Penyesuaian baik peruntukan atas bantuan kepada pihak kerajaan atas aset kerajaan yang digunakan oleh Pemerintah selama ini.
d. Mengembalikan dan menghidupkan kembali kesenian-kesenian di kerajaan-kerajaan asli yang hampir atau sudah punah.
e. Adanya kerjasama kemitraan antara Pemerintah yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia dengan para menteri-menterinya.
Kami memahami bahwa di masa seperti ini hampir seluruh keuangan negarapun terfokus pada upaya-upaya untuk mengatasi dan mengendalikan serta memulihkan perekonomian selama masa Pandemi ini. Namun, paling tidak mohon agar dapat dibuat sebuah kebijakan dari Pemerintah juga untuk kerajaan-kerajaan di Nusantara ini untuk bisa tetap bertahan di masa-masa sulit seperti saat ini.
Kamipun berharap Pemerintah dapat memberi kepercayaan kepada kami untuk ikut serta dalam setiap gerakan yang dibuat dalam rangka pemulihan roda perekonomian negeri ini, dengan menjalankan penerapan Protokol Kesehatan yang berbasis pada CHSE (Cleanlinnes/ Kebersihan – Health / Kesehatan – Safety / Keamanan – Environment Suistainability / kelestarian lingkungan), yang telah disiapkan oleh Kemenparekraf dan siap diaudit setiap saat.
Dengan kerendahan hati untuk memanfaatkan segenap kemampuan yang kami miliki, ijinkanlah kami menawarkan diri untuk ikut serta dalam setiap agenda Pemerintah, dalam menuntaskan Pandemi COVID19 dan dampak-dampaknya, baik kepada kesehatan masyarakat maupun kepada seni dan budaya.
Wassalamualaikum Wr. Wb.,
Atas nama Keluarga Besar MAKN (Majelis Adat Kerajaan Nusantara)
Pemangku Dewan Kerajaan MAKN :
1. Puri Denpasar, Bali
2. Kepaksian Pernong Sekala Brak, Lampung
3. Keraton Sumedang Larang, Jawa Barat
4. Puro Pakualaman, Yogyakarta
5. Kesultanan Sumenep, Jawa Timur
6. Kerajaan Kupang, Nusa Tenggara Timur
7. Kesultanan Gunung Tabur, Kalimantan Timur
8. Kesultanan Gowa, Sulawesi Selatan
9. Kesultanan Jailolo, Halmahera Barat
Pemangku dari 52 Dewan Kerajaan MAKN
Ketua Harian – Sekjen MAKN
