Indovoices.com –Organisasi masyarakat relawan pemenangan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) atau Pro Jokowi ( Projo), meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengangkat lebih banyak komisaris BUMN dari unsur relawan pemenangan Pilpres. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Projo, Handoko, menyatakan secara kualifikasi, banyak relawan Jokowi yang memiliki kompetensi dan pengalaman mumpuni untuk duduk di kursi komisaris BUMN, termasuk juga direksi BUMN. “Pak Erick sepertinya menganggap para pendukung dari relawan tidak kompeten, tidak layak, dan bakal menyusahkan BUMN,” kata Handoko.
Handoko pun meminta Erick Thohir sebaiknya berkonsultasi dengan Presiden Jokowi tentang kompetensi para pendukung yang sudah bersama sejak 2012 atau mendukung Jokowi sejak pemenangan Pilpres periode pertama pada tahun 2014.
Profesionalisme bisa tetap dijaga karena banyak relawan juga menguasai bidang usaha beberapa perusahaan negara. “Presiden Jokowi akan menunjukkan kompetensi itu. Mungkin Pak Erick belum mengetahuinya,” ujar Handoko.
Para relawan tentunya memiliki visi dan misi yang sejalan dengan pemerintah. Sehingga secara tidak langsung justru bisa membantu merealisasikan program-program pemerintah di tingkat BUMN. “Maka besarnya keinginan masyarakat agar BUMN dikelola dengan sehat akan lebih mudah dicapai,” kata Handoko.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir dalam rentang sebulan sudah mengangkat tiga relawan Jokowi dalam Pilpres sebagai komisaris BUMN. Ketiga relawan yang diangkat menjadi komisaris BUMN sepanjang Oktober 2020 antara lain Ulin Yusron. Influencer media sosial Jokowi yang didapuk sebagai Komisaris Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) atau PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero).
Berikutnya yakni mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Solo, Eko Sulistyo, yang diangkat sebagai Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Komisaris PLN). Ketiga yakni Dyah Kartika Rini sebagai Komisaris Independen PT Jasa Raharja (Persero). Dyah merupakan pendiri Jasmev atau Jokowi Ahok Social Media Volunteer yang membantu pemenangan Jokowi dalam pemilu.
Sementara itu Alamsyah Saragih, anggota Ombudsman RI, menyatakan bahwa misi BUMN dalam pelayanan publik berubah menjadi politik balas budi. Dia mencatat setidaknya ada 397 orang yang duduk di kursi komisaris BUMN terindikasi rangkap jabatan. Selain itu, terdapat temuan 167 orang yang juga terindikasi hal yang sama duduk di kursi anak usaha. Temuan tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan Ombudsman pada 2019. “Yang tadinya argumen politik misi, mengawal misi pelayanan publik di BUMN, berubah menjadi politik balas budi dan ini mencemaskan menurut Ombudsman. Motif ini bisa berkembang ke mana-mana nanti sebelum menjadi kanker, kami berharap agar dilakukan limitasi,” kata Alamsyah Saragih beberapa waktu lalu.(msn)
