Indovoices.com– Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berharap, pertemuan tahunan Indonesia-Malaysa yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Muhammad, di Kuala Lumpur, Jumat (9/8) ini, juga membahas isu mengenai masalah pendidikan bagi putra-putri Indonesia dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara itu.
“Isu yang sekarang sedang kita usahakan nanti bisa diselesaikan ddalam pembicaraan yaitu berdirinya sekolah-sekolah yang di wilayah semenanjung yaitu CLC, Community Learning Center yang di Semenanjung be yanglum bisa direalisasi,” kata Mendikbud saat mendampingi Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan keterangan pers, di Hotel Hyatt, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (8/8) malam.
Mendikbud mengutip statemen pertama PM Mahathir Muhammad saat berkunjung ke Jakarta, tahun lalu, yang menganggap penting memberikan hak anak-anak Indonesia yang ada di Malaysia dalam hal layanan dasar yaitu pendidikan itu.
Menurut Mendikbud, untuk CLS yang di wilayah Sabah dan Sarawak semua sudah jalan, tinggal bagaimana meningkatkan kualitas dan kapasitas daya tampung. Sehingga diharapkan kehadiran negara bukan hanya terluar ,tapi wilayah yang sangat luar yaitu di luar batas Negara Indonesia itu betul-betul dilakukan dengan baik, karena ini merupakan tanggung jawab dari negara dan hak warga negara untuk mendapatkan layanan itu.
“Kita sudah pertemuan beberapa kali untuk membicarakan itu termasuk yang terakhir di sidang SEAMEO kemarin di Kuala Lumpur beberapa bulan yang lalu, saya dengan menteri pendidikan sini yaitu Yang Mulia Maszlee Malik juga sudah membicarakan itu. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Presiden bisa lebih cepat terealisasi,” ungkap Mendikbud.
Menlu Retno Marsudi menambahkan, jumlah CLC yang kita miliki di wilayah Sabah dan Sarawak mencapai 294 CLC dengan jumlah siswan cukup besar yaitu 16.191 orang.
“Jadi dari angka 16.000 ini juga temen-temen bisa melihat banyak sekali anak-anak yang sekarang sudah mendapatkan pendidikan dan pak Mendikbud tadi juga sudah sampaikan bahwa kita ingin mendapatkan hak pendidikan itu di Semenanjung,” pungkas Menlu. (setkab)
