Indovoices.com- Guna meningkatkan kualitas lulusan siswa tingkat menengah yang memiliki keahlian, pemerintah telah memutuskan mengembangkan pendidikan vokasi disertai berdirinya politeknik. Hal itu dipercaya dapat mengatasi persoalan meningkatnya pencari kerja setiap tahunnya.
Dalam rakor tentang pendidikan vokasi yang berlangsung di Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sarrono menjelaskan, Indonesia setiap tahunnya meluluskan sebanyak 3,7 juta siswa tingkat menengah atas. Baik dari sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, maupun madrasah alliyah.
Dari jumlah tersebut, Agus menyebutkan, hanya 1,9 juta siswa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Sisanya sebanyak 1,8 juta siswa bersaing masuk ke dalam dunia kerja. “Ada 3,9 juta siswa lulusan sekolah menengah atas, kejuruan dan madrasah alliyah. Hanya 1,9 juta siswa yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dan 1,8 juta masuk ke dunia kerja,” tutur Agus Sartono.
Dijelaskannya, siswa-siswa tersebut juga bersaing dengan 1,3 juta lulusan dari perguruan tinggi. Total Indonesia setiap tahunnya sebanyak 3,1 juta siswa yang siap kerja. “Sebanyak 1,8 juta pencari kerja lulusan menengah atas dan ada 1,3 juta pencari kerja dengan lukusan perguruan tinggi. Jika ditotal ada 3,1juta pencari kerja,” tambahnya.
Persaingan dunia kerja yang semakin ketat pun mewajibkan pencari kerja memiliki sertifkat sebagai bukti kemahiran. Atas dasar itu pemerintah terus memfokuskan pendidikan vokasi sebagai solusi guna mengatasi meningkatnya pencari kerja setiap tahunnya.
“Kita fokus ke pendidikan vokasi ke 5000 SMK dan memperbanyak jumlah siswa magang di industri, karena sekarang masih sedikit,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Agus juga menegaskan perlunya segera dibangun 500 politeknik guna menciptakan lulusan dengan sertifikat keahlian. “Kita juga perlu segera mewujudkan 500 politeknik,” pungkasnya.
Rapat terkait pendidikan vokasi ini sendiri dipimpin langsung oleh Plt Menko PMK Darmin Nasution. Hadir pula Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, dan perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya. (jpp)