Indovoices.com-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 61 tokoh dari Papua dan Papua Barat di Istana Negara beberapa waktu lalu hanya untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat adat di Papua dan Papua Barat. Ia mengatakan kalau tuduhan tentang para tokoh tersebut meminta jabatan dan uang adalah tidak benar.
“Tokoh-tokoh ini, 61 tokoh sudah disaring betul, mereka betul tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, saya juga hadir di sana. Dan saya yakin bahwa tidak ada satu kalimat pun yang mengisyaratkan bahwa mereka-mereka itu minta jabatan dan minta uang, itu tidak ada, tetapi semata-mata menyampaikan aspirasi dari masyarakat adat di Papua dan Papua Barat kepada Presiden,” katanya di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta.
Dari hasil pertemuan itu tersebut, Menko Polhukam mengatakan bahwa Presiden langsung memberikan perhatiannya, seperti misalnya permintaan untuk membangun kembali 2 provinsi tambahan di Papua dan Papua Barat.
“Di mana, bagaimana, dan tata caranya bagaimana, kita tunggu. Tetapi Presiden sudah menginstruksikan untuk mengiyakan dan akan menambah 2 provinsi di Papua dan Papua Barat,” katanya.
Selain itu, pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi bagi para pelajar dan mahasiswa Papua dan Papua Barat juga sedang digarap.
Dikatakan, pembangunan Asrama Nusantara ini dilakukan agar tidak ada eksklusivitas para pelajar dan mahasiswa dari daerah. Jadi tidak akan ada asrama khusus mahasiswa Papua atau daerah-daerah lain, namun digabung menjadi Asrama Nusantara 1, Asrama Nusantara 2, atau Asrama Nusantara 3.
“Negara sudah bersatu sejak Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda sudah mengikrarkan satu tumpah darah, tumpah darah Indonesia, satu bangsa, bangsa Indonesia, satu bahasa, bahasa Indonesia. Sekarang tiba-tiba di kotak-kotakan lagi, di daerah sana asramanya ini, daerah sana asramanya di sini, tidak. Jadi ini disetujui Presiden dan akan segera dilakukan seperti itu (pembangunan Asrama Nusantara),” ujarnya.
Kemudian, keamanan anak-anak Papua dan Papua Barat yang bersekolah di daerah-daerah di Indonesia juga akan dijamin.
Menko Polhukam mengatakan bahwa Kapolri sudah memerintahkan tiap-tiap Kapolda, pejabat kepolisian, agar memiliki anak asuh. Panglima TNI pun demikian, mereka akan memiliki anak asuh dari adik-adik Papua, sehingga dapat saling berkomunikasi, menjadi tempat berdialog, tempat untuk mengadu, dan sebagainya.
Tentang percepatan Palapa Ring di timur Papua untuk lebih memudahkan komunikasi juga sedang dibangun. Diharapkan bulan Oktober pembangunan tersebut selesai sehingga komunikasi di daerah terpencil di Papua dapat dilaksanakan.
“Dan yang hebat lagi sebenarnya usulan untuk membangun istana Presiden di Jayapura, ini kan permintaan yang sebenarnya menyimpang dari kebiasaan, Presiden pun katakan iya setuju. Bahkan mungkin istana ini lebih duluan daripada istana baru di Kalimantan Timur, jangan-jangan begitu, bisa saja terjadi seperti itu, kita tidak tahu, tetapi Presiden intinya menyetujui,” lanjut Menko Polhukam.
Dari pertemuan tersebut, Mantan Panglima ABRI ini menyampaikan bahwa dialog sudah berjalan dan semua permintaan sudah dipenuhi sehingga tuntutan-tuntutan lain melalui demo-demo lanjutan yang anarkis sudah tidak tepat.
Selain itu, menurutnya, sudah ada kesadaran untuk menjaga kedamaian dari berbagai kelompok masyarakat dan pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat yang diwujudkan dalam pertemuan-pertemuan dan dialog-dialog damai. Bahkan di beberapa tempat sudah ada acara bakar batu yang berarti acara untuk menuju suasana damai.
“Sekarang ini kita sudah sangat bersyukur bahwa kemauan untuk itu (menjaga kedamaian), hasutan untuk itu, provokasi untuk itu, dari luar sementara ini sudah dipahami bahwa itu sebuah provokasi yang tidak benar, provokasi yang hanya untuk menyenangkan orang-orang, teman-teman Papua yang di luar negeri sana, yang tidak tahu permasalahan di dalam negeri sebenarnya seperti apa,” tandas Menko Polhukam. (jpp)
