Rombongan Pemerintah yang meninjau pelaksanaan arus mudik Lebaran 2018, Minggu (10/6). (Foto: BKIP Kemenhub)
Pemerintah melakukan pemantauan arus mudik Lebaran 2018 dengan meninjau langsung kondisi arus mudik di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Minggu (10/6).
Rombongan bertolak dari Jakarta sekitar pukul 08.00 WIB dan melakukan pemantauan dari udara menggunakan helikopter. Total ada 4 helikopter yang digunakan.
Titik pertama yang dikunjungi adalah Pos Polisi di Cikopo, Purwakarta Jawa Barat. Di sana rombongan meninjau dan menerima paparan dari Kapolda Jawa Barat terkait pantauan arus mudik di wilayah Jawa Barat.
Kemudian rombongan berlanjut ke titik kedua yaitu di Gerbang Tol Kertasari. Di tempat ini rombongan kembali melakukan meninjau serta menerima paparan dari Kapolda Jawa Tengah terkait pantauan arus mudik di wilayah Jawa Tengah.
Lalu titik terakhir yang dikunjungi adalah di rest area 575 Ngawi, Jawa Timur. Di sini rombongan juga melakukan meninjau serta menerima paparan dari Kapolda Jawa Timur terkait pantauan arus mudik di wilayah Jawa Timur.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada kunjungannya di Ngawi mengatakan hasil pemantauan menunjukkan pada H-5 ini arus mudik berjalan lancar dan baik. Menhub menegaskan bahwa apabila ditemukan antrean di pintu tol, maka adalah kewenangan Korlantas untuk bisa melakukan diskresi.
“Semua berjalan baik. Kami pantau juga dari atas, kalaupun ada macet sedikit karena kecelakaan. Tadi ada antre panjang yang di pintu tol tapi belum sampai 5 km. Alangkah baiknya apabila kita bisa mengatur dengan baik, makanya kita tegaskan lagi kewenangan Kakorlantas untuk bisa melakukan diskresi apabila kemacetan itu terjadi dan kita lihat memang tadi itu sudah wajar untuk dilakukan pelepasan di pintu tol,” jelas Menhub.
Menhub menambahkan kewenangan Kakorlantas untuk melakukan diskresi di pintu tol adalah hasil dari rapat koordinasi antara semua stakeholder.
“Melalui rapat koordinasi, semua kewenangan di lapangan ada di bawah Kakorlantas. Segala keputusan dan diskresi ada di Kakorlantas.Jadi hal tersebut sudah kita putuskan sesuai dengan rapat,” sebut Menhub.
Pada kesempatan ini Menhub juga menekankan pentingnya untuk melakukan rampcheck. Khusus di Jawa Timur, Ia mengatakan bahwa telah mengunjungi beberapa terminal, namun rampcheck yang dilaksanakan belum maksimal.
Ia meminta Dishub dan Polda untuk bertindak tegas terhadap kendaraan-kendaraan yang belum di-rampcheck tersebut. Menhub juga menyebut banyak bus-bus yang bagus, namun belum mendapatkan stiker tanda telah dilakukan rampcheck.
“Untuk di Jawa Timur, secara kebetulan ketika saya melakukan rampcheck busnya bagus, tapi tidak mendapatkan stiker, padahal stiker itu menjadi panduan untuk memeriksa mereka,” sebutnya.
Lebih lanjut terkait keselamatan, guna mengantisipasi hari libur Lebaran yang biasanya digunakan masyarakat untuk berwisata, Menhub menginstruksikan Dishub dan Polda untuk memeriksa bus-bus Pariwisata.
Biasanya banyak kejadian kecelakaan di tempat-tempat wisata tersebut karena ketidaklaikan kendaraan seperti rem blong dan lain sebagainya. Karenanya Menhub meminta Dishub dan Polda untuk bertindak tegas terhadap bus-bus pariwisata tersebut.
“Setelah Lebaran banyak orang yang berwista seperti ke daerah pegunungan. Biasanya PO pariwisata hanya beroperasi pada saat-saat itu. Mereka ini seolah-olah tidak terjamah oleh peraturan. Oleh karenanya kita akan tegakkan disiplin. Saya minta Polda dan Dishub untuk melakukan penegakan hukum,” tegas Menhub Budi.
Rombongan yang melakukan peninjauan antara lain Ketua DPR Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. (BKIP Kemenhub/EN)
