Ekonomi Digital Indonesia Bisa Menginspirasi Negara-Negara AIS Kembangkan Ekonomi Digital

Menko Luhut menyatakan kebanggaannya karena berdasarkan data Hurun Research Institute bulan lalu, Indonesia masuk dalam 10 negara penghasil unicorn terbanyak di dunia.  “Indonesia masih jauh tertinggal dari Tiongkok, yang memiliki 206 unicorn, Amerika Serikat punya 203, India memiliki 21 unicorn, Inggris punya 13. Indonesia punya empat, Gojek, Tokopedia dan Bukalapak tapi saya optimistis angka ini bisa terus meningkat,” ujarnya.

Ia berharap forum ini dapat membuka peluang kerjasama yang dapat membuat startup di negara-negara peserta AIS maju dan berkembang.   “Kita tunjukkan kepada teman-teman kita negara AIS  untuk melihat bahwa Indonesia ini sedang berkembang, kalian juga bisa ajak startup–startup mudamu untuk melakukan ini,” katanya kepada media usai memberi sambutan.

Menko Luhut juga menyampaikan situasi ekonomi Indonesia terakhir. Menurutnya Indonesia saat ini tidak akan lagi mengekspor bahan mentah.

“Saya harap negara-negara AIS juga mulai melakukan hal yang sama, karena kita sudah terlalu lama seperti. Kita harus berkembang. Indonesia sekarang sedang mengembangkan transportasi listrik, saya harapkan tahun depan penggunaan transportasi ini semakin meningkat. Selain baik untuk lingkungan, ini juga memberi nilai tambah ekonomi yang bisa mencapai 10-15 kali lipat,” jelasnya saat membuka forum AIS SBS 2019. Kegiatan ini digelar disela-sela Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi dan Pertemuan Tingkat Menteri AIS Forum.

Acara ini dihadiri oleh delegasi dari 23 negara yaitu Bahrain, Fiji, Komoro, Papua Nugini, Guinnea Bissau, Irlandia, Jamaica, Jepang, Kiribati, Madagascar, Maladewa, Malta, Marshall Island, Palau, Filipina, Samoa, Seychelles, Srilanka, Saint Kitss and Navis, Timor Leste, Tonga, Cabo Verde, Papua Nugini.

Penanganan Sampah

Pagi harinya Menko Luhut meresmikan kegiatan Bersih Pantai Manado di Kelurahan Karangria. Kegiatan yang melibatkan ratusan aparat TNI, Polri, ASN, BUMN, serta komunitas peduli lingkungan di Manado ini juga diikuti oleh delegasi peserta Forum AIS.

“Masih banyak masalah. Sampah tadi sudah terlihat relatif berkurang banyak bila dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi kan tidak bisa berhenti disini, jadi kita harus terus mengingatkan supaya semua elemen bangsa ini melihat bahwa ini adalah musuh bersama. Jadi bukan musuh satu kelompok.Tidak ada urusan dengan agama, dengan suku ya dengan apa saja. Ini semua musuh kita bersama. Dan ini juga penting untuk mengingatkan bangsa ini,” kata Menko Luhut kepada media.

Dalam pidatonya Menko Luhut mengajak seluruh masyarakat bergerak memerangi sampah plastik terutama mencegahnya agar tidak dibuang ke laut. Ia menceritakan pengalamannya membersihkan Sungai Citarum.

“Sekarang Citarum menjadi model penghijauan juga di hulunya. Kalau hulunya tidak dihijaukan, airnya tidak ada. Kalau sekarang anda pergi kesana dibandingkan dengan awal kita mulai atau dua tahun lalu bedanya sangat besar sekali,” tuturnya.

Namun demikian, Menko Luhut menyampaikan bahwa pemerintah masih belum puas karena masih ada juga perusahaan-perusahaan yang membuang limbahnya ke sungai. “Sekarang kita sudah minta Kapolda untuk memproses mereka dan dipidanakan. Sudah cukup diingatkan, sekarang perusahaan-perusahaan atau pemimpin perusahaan itu yang membuang limbahnya ke sungai harus diproses,” tegasnya.

Saat ditanya media tentang lambatnya rencana pembangunan Pelabuhan Manado sebagai penunjang utama sektor pariwisata, Menko Luhut mengatakan pelaksanaannya harus dilakukan segera karena pembangunan pelabuhan ini adalah komitmen pemerintah pusat dalam membangun daerah. Manado akan menjadi salah satu dari enam hub penerbangan internasional baru yang akan dibangun pemerintah.

“Saya tadi ingatkan Pelindo IV supaya Pelabuhan Manado itu selesai tahun depan, dan itu sudah perintah. Karena Pelabuhan ini menjadi penunjang lima tujuan wisata superprioritas sesuai yang ditetapkan oleh Presiden. Gubernur mengatakan kelihatannya agak terlambat. Pelabuhan harus selesai tahun akhir tahun 2020,” jawab Menko Luhut.

*Delegasi AIS*

Dalam kesempatan ini, Menko Luhut mengunjungi Pulau Bunaken yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya bersama beberapa delegasi yaitu Ahmed Salih (Maladewa), Emil Tamur (Papua Nugini), Vilikesa Naivalucava (Fiji), dan Chamina bin Mohamed (Uni Komoros).      Dalam perbincangan informal tersebut Menko Luhut membicarakan mengenai perkembangan bisnis _startup_ di Indonesia.

“Kami punya _startup_ seperti Aruna yang bisa memetakan situasi perikanan di laut. Mungkin Anda bisa mencoba untuk negara Anda,” kata Menko Luhut. Lebih jauh, dia menceritakan bahwa Menteri Maladewa Ahmed Salih mengatakan tertarik dan mungkin akan mengajak para pengusaha rintisan digital Indonesia untuk ke negaranya dan melakukan hal yang sama dengan yang mereka lakukan di Indonesia.

Menko Luhut membagi pengalamannya selama bekerja di pemerintahan, terutama dalam membangun Papua.      “Mungkin tahun depan kita bisa melaksanakan forum ini di Papua. Anda bisa melihat Papua secara langsung dan menyaksikan secara langsung bagaimana kami membangun Papua dan rakyat Papua. Ia mengisahkan saat mengajak mantan Jaksa Agung Australia, George Brandis ke Papua pada masa Menko Luhut menjabat Menkopolhukam.      “Saat malam tiba kami masih duduk-duduk di luar ruangan, ia tampak khawatir. Brandis bertanya mengapa saya tidak takut berada di luar rumah saat waktu sudah malam. Saya sampaikan keamanan diri saya adalah prioritas bagi saya, Tapi karena saat itu saya yakin tidak ada apa-apa, saya berani duduk di luar,” katanya sambil tertawa.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata Papua Nugini Emmil Tamur menanyakan bagaimana cara Indonesia memacu generasi muda untuk aktif menciptakan _startup_. Menko Luhut menjawab jangan bosan menginspirasi mereka, menyampaikan manfaat teknologi untuk kehidupan sehari-hari.

Selain itu, Menko Luhut juga menceritakan perjuangannya membersihkan Sungai Citarum.      Ia juga menceritakan pengalaman Indonesia yang proses Indonesia dari negara yang berorientasi komoditi ke negara yang beorientasi nilai tambah.

Sebagai informasi, AIS atau Forum Negara Kepulauan dan Negara Pulau merupakan forum kerjasama antara enam negara-negara kepulauan dan 41 negara-negara pulau. AIS diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama dengan  _United Nations Development Programme_ (UNDP)/ Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Forum ini diharapkan bisa menjadi wadah bagi anggotanya untuk bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan antara lain sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi – tentang inisiatif perubahan iklim dan perlindungan laut.

AIS Forum 2019 membicarakan berbagai isu terkait  negara kepulauan dan potensinya, serta empat isu strategis. Empat isu tersebut yaitu  Mengurangi Sampah Laut, Mendukung Perlindungan Ekosistem Pantai dan Laut, Mendorong Perekonomian Lokal di Tujuan-tujuan Wisata dan Melindungi Anak-Anak dalam Perjalanan Pariwisata.

*Hilirisasi*

Ketika diwawancarai media tentang program hilirisasi yang dilakukannya, menurutnya perkambangannya cukup memuaskan. Nickel ore sekarang sudah sampai pada _carbon steel_.      “Mudah-mudahan tahun depan sudah masuk pada produksi _carbon steel_, artinya nilai tambah kedua sudah itu masuk pada katoda kemudian kita masuk pada _lithium battery_, kemudian nanti terus saja masuk pada _recycling program_, kita _recycle_ baterai-baterai bekas lithium. Di masa datang, karena kita bisa ekstrak 98.5% bahannya bisa digunakan. Indonesia memiliki cadangan nikel paling besar sedunia, yaitu 22%,” jawabnya.

Ia mendukung langkah Kepala BKPM yang menghentikan ekspor nikel karena adanya indikasi pelanggaran.      “Nickel ore yang sekarang diselundupkan sampai tiga kali lipat lebih banyak daripada seharusnya dan kadarnya lebih tinggi dari kadar 1,7,” kata Menko Luhut.      Menurutnya Pemerintah harus turun untuk menghindari hal-hal semacam ini. Itu sebabnya sekarang setiap penanganan atau rapat mengenai proyek-proyek seperti itu KPK sudah diminta oleh pemerintah untuk langsung terlibat.

“Pemerintah ingin KPK memerankan peran strategis. Seperti misalnya pada program pemerintah hilirisasi ini, kemudian ada manipulasi besar-besaran ratusan juta dolar, itu kan bisa triliunan rupiah,” katanya. (jpp)