Indovoices.com-Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata pengeluaran masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau purchasing power parity sebesar Rp 11,3 juta per tahun pada 2019. Jumlah tersebut meningkat Rp 240 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.
Selama 2010–2019, pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia rata-rata meningkat sebesar 2,02 persen per tahun. Ini lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5%.
Pengeluaran per kapita masyarakat merepresentasikan dimensi standar hidup layak, salah satu yang digunakan BPS dalam mengukur indeks pembangunan manusia atau IPM. Secara keseluruhan, IPM Indonesia pada tahun lalu meningkat dari 71,39 menjadi 71,92.
“Dengan capaian ini, pembangunan Indonesia berstatus tinggi pada tahun lalu,” ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam Konferensi Pers di Jakarta.
Namun, pencapaian pembangunan manusia di tingkat provinsi cukup bervariasi di tahun lalu. IPM pada level provinsi berkisar antara 60,84 di Papua hingga 80,76 di DKI Jakarta.
Adapun kemajuan pembangunan manusia pada 2019 dinilai Suhariyanto terlihat dari perubahan status pembangunan manusia di tingkat provinsi. Jumlah provinsi yang berstatus “sedang” berkurang dari 12 provinsi pada tahun 2018 menjadi 11 provinsi pada tahun 2019.
“Provinsi Sumatera Selatan yang berstatus “sedang” pada tahun 2018 berubah status menjadi “tinggi” pada tahun 2019,” ujarnya.
Hingga saat ini, terdapat 22 provinsi yang berstatus pembangunan manusia “tinggi”, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
Sejak tahun 2018, tidak ada provinsi yang berstatus pembangunan manusia“rendah” di Indonesia. Hal ini karena pada tahun 2018, status pembangunan manusia di Provinsi Papua telah berada pada level “sedang”.
Peningkatan IPM di tingkat nasional juga tercermin pada level provinsi. Selama periode 2018 hingga 2019, IPM di seluruh provinsi mengalami peningkatan.
Pada periode ini, tercatat tiga provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Provinsi Papua Barat 1,51%, Provinsi Maluku Utara 1,39 %, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur 1,30%. Kemajuan pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat dan Maluku Utara didorong oleh dimensi standar hidup layak, sementara di Nusa Tenggara Timur didorong oleh dimensi pendidikan.
Adapun berdasarkan dimensi pengetahuan, rata-rata lama sekolah di Indonesia yaitu 8,34 tahun. Anak-anak yang pada tahun 2019 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,95 tahun atau hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang Diploma I. Angka tersebut lebih lama 0,04 tahun dibandingkan dengan yang berumur sama pada tahun 2018.
Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,34 tahun. Ini hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang kelas IX, lebih lama 0,17 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, umur harapan hidup saat lahir berkisar antara 64,82 tahun di Sulawesi Barat hingga 74,92 tahun di DI Yogyakarta.(msn)
