Indovoices.com – Presiden Joko Widodo mengingatkan, bahwa dirinya sudah meminta 3 (tiga) tahun yang lalu agar pelayanan di bidang pertanahan segera ditransformasikan ke dalam sistem pelayanan yang berbasis digital.
“Layanan pertanahan harus bisa diakses oleh masyarakat dari mana saja, sehingga kantor-kantor Pertanahan harusnya tidak lagi padat orang ngantri, penuh orang ngantri,” tegas Presiden dalam sambutan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (06/02/2019) siang.
Kemudahan pelayanan ini, lanjut Presiden, juga diharapkan mampu nanti meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia yaitu Ease of Doing Business, menjadi peringkat yang lebih baik karena urusan sertipikat itu juga menjadi salah satu penilaian.
Lebih tegas lagi, Presiden bahkan meminta agar di tahun ini bisa dimulai sistem pelayanan berbasis digital dan diterapkan di Kementerian ATR/BPN.
“Saya minta agar Kementerian ATR/ BPN mulai mentransformasikan seluruh bisnis proses secara digital. Semua berkas, semua dokumen harus ditransformasikan dalam format digital,” pinta Presiden.
Presiden menilai, ini bukan soal yang sulit. Membangun sistem, membangun platform seperti ini, lanjut Presiden, juga bukan hal yang mahal, dan bukan sesuatu yang sulit. Sehingga seluruh proses pelayanan dapat dilakukan secara elektronik, secara online, dan real time, akurat, aman, dan memudahkan masyarakat maupun yang berkaitan dengan investasi.
Terkait hal itu, Presiden meminta agar sistem manajemen SDM di Kementerian ATR/BPN perlu dibangun, ditingkatkan mulai tahap rekruitmen, tahap upgrading pola karir, sistem penilaian yang berbasis kinerja, berbasis kompetensi, serta pemberian reward and punishment.
“Saya kira sangat penting bagi kita sekarang ini,” tegas Presiden .
Harus Selesai 2025
Sebelumnya Presiden menjelaskan, sebagaimana kementerian yang lain, dirinya memang memberikan target kepada Kementerian ATR/BPN, sehingga jelas ukuran-ukurannya.
Ia mengingatkan, bahwa persoalan sertipikat tanah ini sudah bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan, padahal rakyat membutuhkan sertipikat sebagai pengakuan hak atas tanah yang mereka miliki.
Yang harusnya, lanjut Presiden, memang harusnya rakyat itu ngurusnya gampang, bisa ngurus sendiri, tidak pakai perantara, tidak pakai calo. Kalau ada biaya, biayanya juga jelas, dan juga yang diharapkan selesainya cepat, tidak harus menunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun.
“Saya kira nggak musimlah sekarang seperti ini. Dan ini musimnya juga berganti, sekarang kantor BPN betul-betul, saya ke desa, saya ke daerah, rakyat sangat menghargai apa yang telah dikerjakan oleh kantor-kantor BPN. Mereka sangat menghargai,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, pemerintah akan memberikan solusi jika kementerian menghadapi masalah dalam merampungkan target yang diberikan. Seperti pada 2015, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan ada kekurangan juru ukur untuk menyelesaikan 126 juta bidang tanah yang belum bersertifikat, maka pemerintah mencarikan juru ukur yang dingiinkan, termasuk kalau perlu ya memakai jasa tenaga juru ukur swasta yang berlisensi.
Karena itu, Presiden meyakini, dengan kerja keras seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, maka tahun 2025 urusan yang namanya sertifikat ini harus semuanya selesai di seluruh tanah air.
Mendampingi Presiden dalam kesempatan itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
