Kemarin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara- Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berganti pimpinan. Menteri sebelumnya Asman Abnur diganti oleh Komjen Syafruddin, Entah karena merasa tidak enak hati atau karena terpaksa, Asman yang berasal dari Partai Amanat Rakyat, mengundurkan diri, Presiden langsung menunjuk Wakapolri Komjen Syafruddin sebagai pengganti. PAN yang selalu bermain dua kaki dalam pemerintahan, ingin berkuasa sekaligus ingin berperan oposisi, menjadi “terusir” sejak koalisi pencapresan 2019 terbentuk.
Penunjukkan Syafruddin ini agak mengejutkan! Kenapa harus dia bukan yang lain? Dari kalangan partai politik masih banyak yang mengantri, dari kalangan Militer ada sederet nama Jendral, dari relawan pendukung pun jangan dikata, ada banyak ahli dalam bidang ini, lantas mengapa harus Syafruddin ?? Ada banyak yang disasar Jokowi dari pengangkatan Komjen Syafruddin ini.
Selain memperoleh pejabat yang berkualitas dan mumpuni , kementerian PAN RB era Syafruddin ini diharapkan bebas dari dari kepentingan partai politik, ini menegaskan Jokowi ingin birokrasi kedepan profesional. Profesional dalam arti bekerja untuk kepentingan negeri, bersih, dan transparan, semangat yang pernah diusung oleh BTP yang sedang menginap di Mako Brimob (Syafruddin ini juga sahabat baik BTP, Syafruddin tidak perlu sungkan untuk minta banyak masukan kepada BTP, karena salah satu orang yang paling intens menggodok UU ASN di DPR kemarin adalah BTP).
Syaruddin diharapkan bisa bertindak tegas kepada aparatur negara yang coba coba bermain politik. Seperti kita ketahui 10 tahun masa pemerintahan SBY beberapa kementerian sudah disusupi oleh kelompok kelompok “garis keras”, sudah menjadi rahasia umum beberapa kementerian tersandera oleh belbagai kepentingan partai politik tertentu, Kementerian menjadi casch cow, bahkan di beberapa BUMN para pegawainyapun dengan terang benderang menyatakan dirinya anggota kelompok ataupun simpatisan ormas terlarang. Dengan kondisi demikian Syafruddin yang adalah seorang mantan Pati Kepolisian diberi mandat untuk menertibkan semua pejabat maupun PNS yang nakal tersebut untuk kembali ke jalan yang benar.
Artinya kita dapat berharap dalam Pemilu ke depan semua instansi pemerintah dan para pejabat dan pegawainya harus bersifat netral. Masalah Ideologi dan agama cukuplah menjadi ranah pribadi tak perlu ditulalarkan apalagi dipaksakan kepada pribadi lain, Komjen Syafruddin tidak diragukan lagi dalam hal meluruskan pandangan dan paham yang tidak sejalan dengan Pancasila dan NKRI ini. Kepada siapapun para aparatur negara yang melihat dan mengetahui ada teman teman yang terindikasi “bermain api” (dilampiri dengan bukti valid) silahkan membuat pengaduan ke beliau! Pasti kelar nasibmu cuy ….:))
Dengan penunjukkan Syafruddin , Presiden Jokowi sekaligus “menyandera” wakil presiden JK, karena Syafruddin adalah mantan ajudan kesayangan JK. Bukan rahasia umum lagi kalau Syafruddin selalu menjadi “pengaman” kebijakan wapres JK di lapangan. Syafruddin juga merupakan salah seorang wakil dalam kepengurusan Dewan Masjid Indonesia, beliau akan sangat berguna untuk mengendalikan mesjid kalau kalau dijadikan tempat corong propaganda golongan politik tertentu dalam proses pilpres nanti. Jadi kehadiran Syafruddin dengan ketegasan serta pendekatan beliau yang bijaksana diharapkan Mesjid Mesjid akan menjadi sejuk. Tidak lagi jual ayat ayat untuk kepentingan politik praktis, Rumah Tuhan itu kembali akan menjadi tempat anak anakNya untuk menemukan Tuhan yang maha Pengasih dan Penyayang , Tuhan Yang Maha Besar, bukan Tuhan yang terkesan perlu dibela , seperti membela mereka yang tertindas dan lemah!!
Penunjukkan Syafruddin ini sekaligus mengurangi “beban senioritas” yang harus dipikul Jendral Tito. Seperti diketahui pengangkatan Tito sebagai Kapolri memotong 6 angkatan di Kepolisian RI. Tito yang angkatan 87 menggantikan Badroidin Haiti angkatan 82. Masih ada 7 senior Jendral bintang 3 aktif. Walaupun semua jendral senior itu patuh pada putusan presiden atas penunjukkan Jendral Tito, secara real menyisakan rasa psikologys eweuh pakeweuh. Senioritas dalam organisasi Militer dan Polri itu sesuatu yang umum. Para senior seperti Komjen Ari Dono, Komjen Putut, Komjen Unggung, Komjen Moechgyarto, Komjen Suhardi Alius, Komjen Iriawan, Komjen Heru Winarko, semuanya dapat dirangkul dan mampu bekerjasama dengan Tito. Jendral Syafruddin yang tadinya wakapolri dan kini telah menjadi Menteri PAN RB, dianggap berpotensi menciptakan “matahari kembar” karena kedekatan beliau dengan Wapres JK, kini sudah tidak lagi menjadi “beban” Tito.
Hari ini kita mendengar Komjen Ari Dono diangkat sebagai Wakapolri, bukan Irjen Idham Kapolda DKI yang di gadang gadang dipilih. Langkah ini lebih merupakan langkah kompromi untuk menjaga soliditas Polri. Bagaimanapun Ari Dono dapat dianggap mewakili angkatan senior bintang 3 yang masih aktif, sehingga tidak menimbulkan “kekecewaan” berlebih bagi para senior aktif. soliditas Polri menjadi prioritas utama dalam kebijakan ini. Jokowi sekali lagi membuktikan dia pemain catur politik yang handal dan bermain dengan cantik dan jeli.
Merdeka, selamet panjat pohon pinang
Jakarta 17 agust 18
Salam Betterthangood Indonesia
