Indovoices.com – Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun 2020 melalui e-planning diharapkan dapat menghasilkan perencanaan anggaran yang efisien akuntabel dan transparan, sehingga diharapkan dapat mewujudkan good governance. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai membuka Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun 2020 Dalam Aplikasi E-Planning, di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Rabu (13/2).
“Jadi semua perencanaan dilakukan dengan e-planning. Harapan kami, rencana itu menjadi suatu rencana yang baik, memiliki jiwa atau passion sebagai suatu Kementerian yang ingin bersaing menjunjung tinggi persaingan kita antar negara,” ujarnya.
Kementerian Perhubungan tengah menyusun Pagu kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun 2020. Terkait hal tersebut Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi hari ini (13/2) kumpulkan ratusan pejabat di lingkungan kementeriannya dan sejumlah Dinas Perhubungan Provinsi dan Kota. Penyusunan pagu anggaran lewat e-planning dinilai bisa menyusun perencanaan anggaran dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.
Lebih lanjut Menhub Budi menegaskan agar dalam penyusunan anggaran guna pembangunan infrastruktur transportasi ini dilakukan dengan serius dan mempertimbangkan asas manfaat untuk masyarakat.
“Tahun ini praktis rencana jangka Panjang (RPJMN 2015-2019) itu banyak yang tercapai. Oleh karenanya kami ingin menjadikan pekerjaan-pekerjaan pembangunan di Kementerian Perhubungan memikirkan maksimalisasi kemanfaatan. Benar-benar dikaji kemanfaatannya. Kita tidak pada masanya lagi asal ada proyek. Pikirkan sekali bahwa yang namanya project itu memang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Menhub Budi.
Pada kesempatan yang sama, Menhub mengatakan bahwa mayoritas program kerja yang tertuang dalam RPJMN lima tahunan sudah sesuai pengerjaannya. Namun diakui Menhub masih terdapat sejumlah pekerjaan yang belum sesuai. Oleh karena itu Menhub mendorong sejumlah proyek menggunakan skema KPBU yaitu pendanaan alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBN.
“Bila mungkin doronglah KPBU atau PPP di proyek tertentu. Dalam beberapa bulan terakhir ini banyak sekali pihak swasta yang ingin masuk dalam sektor-sektor tertentu,” sebutnya.
Sebagai informasi, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yang sedang disusun oleh Bappenas yaitu “Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas” adapun rancangan prioritas nasional dalam RKP meliputi: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; Penguatan Konektivitas dan Pemerataan; Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja; Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup; dan Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.
Kementerian Perhubungan melaksanakan Prioritas Nasional ke-dua yaitu Penguatan Konektivitas dan Pemerataan dan Prioritas Nasional ke-tiga yaitu Nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja. Pembangunan infrastruktur transportasi dilakukan dengan tetap memperhatikan Program Pembangunan Indonesia sentris, dengan tetap meningkatkan konektivitas multimoda dan antar moda mendukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana,serta Infrastruktur Transportasi Perkotaan, agar dapat memberikan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri/Logistik dan untuk mendukung Program Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif melalui Percepatan Pengembangan 7 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan 3 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
Dalam pembukaan acara RKA kemenhub Tahun 2020, Kemenhub mengundang beberapa narasumber seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonogoro. (GD/RDL/CA/HA)
