Survei Kepatuhan Ombudsman Tahun 2018 dilakukan terhadap 9 Kementerian, 4 Lembaga, 16 Pemerintah Provinsi, 49 Pemerintah Kota dan 199 Pemerintah Kabupaten. Hasil Survei Kepatuhan Ombudsman menyatakan tahun ini sudah tidak ada lagi kementerian yang masuk zona merah atau predikat kepatuhan rendah.
Penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 9 kementerian menunjukkan bahwa sebanyak 5 kementerian masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi. Kelima kementerian tersebut yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Sedangkan 4 kementerian masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) dan Kementerian Agama.
Ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifai dalam sambutannya mengatakan penganugerahan predikat kepatuhan telah dilaksanakan oleh Ombudsman sejak tahun 2013 dengan hasil yang menunjukkan peningkatan secara bertahap. Metode maupun instrumen survei terus disempurnakan.
Sejak tahun 2017, selain bertujuan menilai kepatuhan juga menilai kualitas penyelenggara pelayanan. Kedepan survei akan diarahkan untuk mengukur kualitas pelayanan publik untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan penerima layanan.
Menhan sesaat setelah menerima anugerah yang diberikan Menko Polhukam selaku wakil pemerintah mengatakan bahwa standar pelayanan yang diberikan Kemhan kepada masyarakat telah sesuai dengan standar pelayanan publik Ombudsman. “Ini adalah buah dari kedisplinan dan kerja keras seluruh personel Kemhan khususnya di tingkat bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ini adalah sinergitas yang baik antara Kemhan dan TNI,” ujar Menhan.
Selain Menhan hadir di Malam Penganugerahan diantaranya Menko Polhukam Wiranto, Menteri Koperasi UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta sejumlah pemimpin lembaga dan kepala daerah. (ERA/JLY)
