“Tadi saya laporkan kepada bapak Presiden bahwa kalau boleh, alat-alat deteksi ini dianggap tanda petik sebagai “objek vital nasional”, dan harus diamankan oleh unsur TNI,” kata Doni kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/1) sore.
Kepala BNPB itu beralasan karena kalau alatnya nggak berfungsi, berarti mata dan telinga masyarakat yang ada di kawasan pesisir pantai itu tidak mendapatkan informasi. Artinya. kalau terjadi sesuatu tsunami maka korbannya sangat banyak, yang bisa melampaui korban tsunami yang sebelumnya.
Mengenai “objek vital nasional” itu, Kepala BNPB mengemukakan, kalau alatnya tidak berfungsi dan tidak ada yang mengamankan, ya sebanyak apapun alat yang digelar itu akan hilang akan rusak baik karena faktor alam maupun karena manusia.
“Nah tadi, Bapak Presiden sudah menugaskan Panglima TNI agar mengeluarkan surat perintah agar alat-alat ini dijaga oleh unsur TNI,” jelas Doni.
Seluruh Daerah Bencana
Menurut Kepala BNPB, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar memasang tanda-tanda peringatan di seluruh kawasan yang rawan bencana.
“Nah bencana disini yang sudah disampaikan oleh para pakar, yang berhubungan dengan tsunami ada 2 tempat. Yang pertama adalah megathrust dari Selat Sunda itu sendiri sampai dengan kawasan bagian timur selatan dari Pulau Jawa. Kemudian yang kedua adalah kawasan megathrust yang ada di bagian barat Pulau Sumatra, termasuk juga sejumlah patahan yang ada di Pulau Jawa yang relatif penduduknya sangat padat,” terang Doni.
BNPB, lanjut Doni, mencoba bekerjasama bersama para pakar untuk kiranya bisa menemukan lokasi yang eksak, lokasi yang pasti. Tentu, BNPB juga harus berkerja sama dengan pemerintah provinsi kabupaten/kota untuk bersama-sama memberikan tanda peringatan tersebut.
Doni menegaskan, tidak ada niat sedikitpun untuk menimbulkan kekhawatiran, tetapi semata-mata untuk menyampaikan kepada semua masyarakat bahwa kita berada dan kita hidup diatas cincin api dan diatas patahan lempeng yang setiap saat bisa saja terjadi gempa bumi dan juga tsunami.
Mengenai alat deteksi dini itu, Kepala BNPB Doni Monardo menegaskan, alat yang sudah ada yang bisa diperbaiki akan diperbaiki. Sementara beberapa tempat yang belum terpasang diusulkan akan dipasang berdasarkan data yang dimiliki oleh para pakar.
“Kami sangat berharap ini akan segera berproses, tadi hasil rapat maksimal tiga bulan sudah tergelar alat-alat itu,” ujar Doni.
Mengenai tempat pemasangan alat deteksi dini tsunami itu, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, tergantung dari hasil masukan dari pakar. Ia menyebutkan, dewan pakar yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu diharapkan bisa berada dalam satu pintu yaitu dibawah koordinasi BNPB sehingga informasi yang disampaikan kepada BNPB dan juga kepada publik bisa sama. (RSF/MAY/JAY/ES)
