Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah akan memberikan 264.000 sertifikat tanah untuk seluruh Provinsi Lampung. Sementara khusus Kabupaten Lampung Tengah akan dibagikan 30.000 sertifikat pada tahun ini.
“Sebagian sudah, sebagian di November-Desember ini akan diberikan. Dan hari ini 1.300 yang diberikan kepada bapak-ibu sekalian,” kata Presiden Jokowi.
Kepala Negara menjelaskan, sertifikat ini penting karena ini adalah tanda bukti hak hukum tanah yang kita miliki. Kalau sudah pegang ini sertifikat, menurut Presiden, enak sekali kita. “Tunjukkan saja di sini nama, nama pemilik di sini ada, desanya ada, luasnya ada. Mau apa pasti sudah enggak akan berani mengajak sengketa sudah pegang seperti ini,” ujarnya.
Untuk itu, Kepala Negara menitipkan pesan, kalau sudah pegang sertifikat agar diberi plastik. Terus, jangan lupa difokopi. Yang asli ditaruh di lemari satu, yang fotokopi taruh lemari dua, sehingga kalau yahg asli hilang masih punya fotokopi untuk mengurus ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Presiden juga mengingatkan, kalau sertifikat yang dimilikinya mau disekolahkan, agar sebelum dipakai agunan, sebelum dipakai jaminan dikalkulasi dulu kalau. “Dihitung, dikalkulasi bisa ngangsur enggak setiap bulan, bisa mencicil enggak setiap bulan,” tuturnya.
Kalau dihitung, masuk, Presiden Jokowi mempersilakan mengambil pinjaman di bank. Namun ia mengingatkan, agar berhati-hati kalau sudah dapat pinjaman.
“Saya titip, kalau dapat Rp300 juta, misalnya, gunakan semuanya, seluruhnya untuk modal kerja, untuk modal usaha, untuk modal investasi,” tutur Presiden Jokowi seraya menambahkan, kalau untung Rp3 juta tabung, untung Rp10 juta tabung, untung Rp5 juta tabung, untung Rp15 juta tabung. Begitu ngumpul silakan mau beli mobil yang bagus, mau beli truk, mau beli bus silakan tapi dari keuntungan bukan dari pokok pinjaman.
Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil dalam laporannya mengatakan, tahun ini pihaknya akan mensertifikatkan 264.000 bidang tanah. Namun untuk keseluruhan Provinsi Lampung akan diselesaikan pada 2023 mendatang.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. (FID/JAY/ES)
