Indovoices.com – Pra Kongres Kebudayaan Indonesia ke-3 merupakan pra kongres terakhir dalam menyambut Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018. Pra KKI ini dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Hilmar Farid, Tim Perumus Strategi Kebudayaan KKI 2018, serta perwakilan pemerintah daerah yang sudah menyerahkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dari 279 Kabupaten/Kota dan 27 Provinsi.
Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan, sebanyak 27 provinsi telah menyelesaikan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), dengan tidak kurang terdapat 5.000 orang yang terlibat selama proses penyelesaian PPKD. Selain itu, masukan juga datang dari 35 forum kebudayaan berbagai bidang, yang secara independen memberikan masukan untuk strategi pemajuan kebudayaan yang akan dibahas dalam KKI 2018.
Menurut Mendikbud Muhadjir Effendy, salah satu persoalan budaya yang paling mendasar adalah munculnya gejala-gelaja intoleransi karena keragaman budaya Indonesia. “Menurut saya, sikap toleransi, sikap tenggang rasa, sikap untuk merangkul semua, itu harus menjadi landasan pokok di dalam pembangunan kebudayaan kita,” tegasnya.
Mendikbud menambahkan, tantangan terhadap budaya nasional hanya dapat dijawab apabila kebudayaan di tempatkan sebagai hulu dari pembangunan. Kebudayaan harus mewarnai setiap lini pembangunan.
Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 akan berlangsung pada 5 s.d. 9 Desember 2018. Kongres akan dihadiri oleh sejumlah kalangan, bukan hanya perwakilan penyusun PPKD dari kabupaten/kota dan provinsi, tetapi juga masyarakat umum, hingga anak muda. Pendaftaran relawan atau volunteer untuk masyarakat umum dibuka secara daring (online), dan sejauh ini terdapat 2.000 orang yang telah mendaftarkan diri sebagai relawan.
KKI 2018 bertujuan untuk merumuskan strategi kebudayaan seperti yang diamanatkan di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kongres diharapkan memiliki dua hasil yang konkret, yaitu Strategi Kebudayaan yang dibahas selama Pra Kongres dan nantinya akan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, dan Resolusi Kongres. (Annisa Ryda Amelia/Desliana Maulipaksi)Â
