Presiden Jokowi berdialog dengan sejumlah kepala desa pada pembukaan Rakornas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat, dan Daerah Tahun 2018, di Hall D-2, JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kembali, bahwa Indonesia adalah negara yang besar, yang memiliki 260 juta penduduk yang tersebar di 17.000 pulau, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote.
“Kita memiliki 714 dengan 1.100 lebih bahasa daerah yang berbeda-beda. Berbeda-beda adat, berbeda-beda tradisi, berbeda-beda bahasa daerah,” kata Presiden Jokowi pada sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat, dan Daerah Tahun 2018, di Hall D-2, JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.
Presiden menilai, inilah anugerah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Indonesia, berbeda-beda, beragam, dan majemuk tetapi tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kita memiliki 514 kota dan kabupaten, memiliki 34 provinsi, dan memiliki 74.957 desa. Inilah yang harus kita sadarkan kepada masyarakat kita,” tutur Presiden Jokowi.
Presiden membandingkan dengan Singapura yang hanya memiliki 4 (empat) suku atau Afghanistan yang memiliki 7 (tujuh) suku, sementara Indonesia memiliki 714 suku.
“Inilah tugas Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara untuk menjelaskan kepada rakyat bahwa kita ini berbeda-beda, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda tradisi, berbeda adat, berbeda bahasa daerah,” kata Presiden.
Jangan Retak
Presiden menegaskan, hal itu harus terus dipahamkan kepada rakyat, dan para kepala desa semuanya ada pada ujung yang paling depan untuk memberi tahu masyarakat mengenai keberagaman ini.
“Jangan lupa memberi tahu itu. Oleh sebab itu, jangan sampai hanya gara-gara pilihan bupati, gara-gara pilihan wali kota, gara-gara pilihan gubernur, gara-gara pilihan presiden kita ini menjadi retak. Tidak boleh,” tutur Presiden.
Berbeda pilihan itu, lanjut Presiden, silakan, ini adalah pesta demokrasi.
“Beda pilihan bupati silakan, beda pilihan wali kota silakan, beda pilihan gubernur silakan, beda pilihan presiden juga silakan enggak apa-apa tapi yang harus diingat, yang harus diingat, kita ini adalah saudara sebangsa dan setanah air,” tegas Presiden.
Presiden meminta para kepala desa terus mengingatkan rakyat, jangan sampai karena pilihan bupati antartetangga tidak saling menyapa. “Jangan sampai karena berbeda pilihan gubernur dengan teman tidak saling menyapa. Jangan sampai karena beda pilihan presiden antarkampung tidak saling menyapa. Jangan,” ujarnya.
Jangan sampai, lanjut Presiden, dikompor-kompori dan dipanas-panasi sehingga tidak menyapa antarkampung atau antartetangga.
Ia menegaskan, bangsa ini rugi besar kalau hal tersebut diteruskan.
“Ajarkan, berikan pembelajaran kepada masyarakat kedewasaan politik, kematangan dalam berpolitik, etika dalam berpolitik, sopan-santun dalam berpolitik. Ini tugas Saudara-saudara semunya karena Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya betul-betul berada paling ujung terdepan dalam melaksanakan tugas ini,” tutur Presiden.
Rakornas itu diikuti oleh para kepala desa terpilih se-Indonesia, para pendamping lokal desa, perwakilan badan permusyawaratan, pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa PDTT Eko Sandjojo, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (FID/ES)
