Rekonsiliasi sudah tercipta, sekarang tidak ada lagi Kubu 01 dan Kubu 02, Yang masuk Kubu 02 pentolannya sudah ketawa ceria Bersama pentolan kubu 01 sambil menikmati Nikmatnya Nasi Goreng dan kriuknya kerupuk. Memang kita pantas bahagia sekaligus was was. Bahagia karena Penumpang gelap di kubu 02 membenci idolanya sendiri dan kita kembali bersatu, tetapi kita sekaligus was-was karena kita masih menunggu ketidakjelasan nasib Rakyat akan mendapatkan kesejahteraan dan kemudahan berusaha sesuai janji janji dalam kampanye.
Rakyat masih diaduk aduk seiring dengan terancamnya Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, kenapa? Karena masih banyak isu isu Radikalisme seperti Enzo yang terendus sepakat dengan Radikalisme tetapi lulus Akmil, seakan akan TNI menutup mata walaupun tersiar berita Enzo akan dikeluarkan. Tetapi itu tidak menyudahi semua kisah Radikalisme, karena kisah Radikalisme sudah mencoreng dimana mana, di ranah Militer, Ranah Pemerintahan sendiri, bahkan Ranah Pendidikan bahkan Kebudayaan yang sudah lama ada di Indonesia sejak lama, justru terancam karena isu agama. Ini yang harus Pemerintah Fokuskan sesuai kampanye. Tolak Radikalisasi dan isu isu Agama Khilafah yang akan mengancam eksistensi Pancasila dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun harus memotong lini penting dalam pemerintahan jika sudah tercemar sama sekali.
Hal yang menyedihkan, ini harusnya menjadi perhatian para Partai Pendukung Pemerintah dan Partai Oposisi saat kampanye yang katanya ingin Bersama sama memajukan negeri, tetapi mereka asyik masyuk ributin soal Kursi Menteri. Ada ketua Partai yang ingin 10 kursi, ada yang mengancam jika dikasih 4 kursi saja, ada yang ingin kursi MPR, seakan akan mereka melupakan Presiden yang memegang Hak Prerogatif mengenai hal ini. Jokowi-lah yang berhak menentukan siapa Menteri siapa bukan. Jokowi-lah yang berhak menentukan apakah Menteri dari Partai atau berasal dari Profesional (NON PARTISAN). Permasalahannya adalah Pak Jokowi sudah kadung menjawab sana sini dan menjanjikan ini itu pokoknya win win solution walaupun tetap masih dalam koridor keinginan yaitu harus ada anak anak muda yang dicalonkan, bukan para senior.
Yang kita perlukan adalah menteri yang bisa bekerja secara istimewa. Tidak gampang ditekan untuk melindungi yang lebih kuat, tidak gampang mengalah oleh kepentingan yang sempit, dan tidak bisa dibelah oleh keinginan segelintir orang yang merasa punya segalanya. Itu penting tidak hanya untuk rakyat, tetapi baik untuk Reputasi Menteri itu sendiri dan Penulis tahu ada cukup banyak Menteri di Pemerintahan Jokowi yang benar benar merakyat walaupun masih ada yang mau “menang sendiri” terbukti dari mereka ada yang menyuburkan isu Radikalisme dan bahkan mengurus hal hal yang tidak penting.
Yang kita rindukan adalah Presiden yang memenuhi janjinya pada rakyat, bukan yang mengumbar janji pada partai pendukungnya. Yang kita inginkan Presiden yang bebas memilih pembantunya tanpa terbebani untuk memenuhi kepentingan ketua partai yang jadi pendukungnya. Pak Jokowi Maruf harus bebas dalam menentukan siapa pilihan terbaik buat membantunya bukan memilih karena Balas budi atas perjuangannya saat kampanye atau janji janji saat Rekonsiliasi dan sejenisnya.
Waktunya Presiden menjadi pemimpin yang berani. Bukan hanya berani memilih menteri yang berbeda dari keinginan partai pendukungnya, tapi juga berani menolak partai manapun yang hanya ingin titip kadernya jadi menteri. Kini tangan Presiden yang berkuasa sepenuhnya.
Berkuasa untuk membawa negeri ini tidak lagi seperti sebelumnya: harus menggantungkan diri pada hutang luar negeri, harus membangun dengan mengorbankan banyak sawah petani, harus menutupi kasus kemanusiaan yang telah terjadi, dan harus tunduk pada keinginan yang berbeda dengan kepentingan banyak rakyatnya.
Mungkin akhirnya memang keberanian yang bisa memastikan ke mana Presiden akan memastikan sikapnya: berpihak pada rakyat yang sudah memilihnya atau memenuhi kepentingan partai politik yang telah menekannya. Kita tinggal menunggu siapa pembantu Presiden yang ditetapkan nantinya. Oktober adalah Saksi bisu menjawab Sikap Presiden Jokowi atas kisruh Menteri dan isu isu bahwa Pihak Oposisi akan bergabung dalam Pemerintahan.
Rakyat dihadapkan dalam sebuah Pertanyaan besar yang nantinya akan terjawab
“AKANKAH JOKOWI MENJADI PELAYAN PARTAI ATAU PELAYAN RAKYAT DI PERIODE KEDUA?”
