Indovoices.com- Kewaspadaan akan bahaya radikalisme dan terorisme harus menjadi perhatian bersama sehingga upaya penanggulangannya menjadi usaha kolektif yang tidak cukup apabila hanya dibebankan dan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat semata.
Keterlibatan secara aktif pemerintah daerah (pemda) yang menjadi lokus kegiatan dapat membantu mengatasi penanggulangan radikalisme dan terorisme secara efektif, menyeluruh, dan menyentuh masyarakat secara langsung.
Sesuai arahan pemerintah pusat, Provinsi Jawa Barat (Jabar) dirancang untuk menjadi wilayah percontohan program sinergi penanggulangan radikalisme dan terorisme. Pengurangan potensi terorisme secara komprehensif dilakukan dengan cara mengerahkan seluruh sistem pemerintahan, kehidupan bermasyarakat, dan lintas dinas, termasuk menggandeng BNPT sebagai leading sector penanggulangan terorisme.
Maka itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius menggelar rapat yang membahas Program Pencegahan Terorisme, Deradikalisasi, dan Penguatan Pancasila untuk Institusi Pendidikan di Provinsi Jawa Barat TA 2020, Kamis (3/10/2019), di Ruang Rapat Manglayang, Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung.
Rapat yang berlangsung selama dua jam itu membahas seputar pemetaan awal kaitannya dengan kondisi strategis sosial, politik, dan keamanan masyarakat terkini di Provinsi Jawa Barat.
Perhatian pun tertuju pada pertumbuhan penduduk Jawa Barat yang sangat cepat sehingga pengawasannya lebih sulit dilakukan, terlebih banyak daerah yang masih tidak terjangkau jarak dan pembangunan sehingga menumbuhsuburkan objek-objek target radikalisasi.
Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayjen Hendri Parumuham Lubis kemudian memaparkan rencana awal yang akan diimplementasikan di tahun 2020 kepada seluruh peserta rapat sebagai gambaran program pencegahan yang ditargetkan dilakukan dari hulu hingga hilir.
Selain literasi digital, pencegahan di bidang pendidikan akan lebih difokuskan karena maraknya penyebaran pemahaman radikalisme di lingkungan sekolah mulai dari PAUD hingga Perguruan Tinggi.
Pada tahun mendatang, perluasan program ini juga akan menyasar ke pengamanan obyek vital dan transportasi publik, seperti stasiun kereta api, bandara Kertajati, dan waduk-waduk di Jawa Barat.
Sementara itu, Ridwan Kamil menjelaskan bahwa pertemuan dengan BNPT kali ini merupakan komitmen Pemprov Jawa Barat untuk lebih proaktif membuat situasi di Jawa Barat lebih damai dan jauh dari rasa kebencian serta terhindar dari paham-paham radikalisme.
“Kita berkomitmen mendesain sebuah cara baru dengan dinamika yang luar biasa ini. Jawa Barat bisa menjadi percontohan bahwa kita bisa hidup jauh dari rasa kecemasan, jauh dari rasa kebencian dengan sebuah upaya yang komprehensif, pelibatannya multidimensi dari masyarakat, ulama, pemerintah, Polisi, TNI, pemerintah pusat, BNPT dan stakeholder lainnya,” ungkapnya.
Di akhir kegiatan, Suhardi Alius berharap agar upaya menjadikan Jawa Barat sebagai daerah percontohan dapat memberikan inspirasi untuk daerah lain di Indonesia. Ke depannya, BNPT akan mendukung melalui fasilitasi sumber daya maupun anggaran guna mewujudkan kerja sama berkesinambungan untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme.
“Bagaimana kita mengemas program-program untuk anak-anak kita di bidang pendidikan, dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, kemudian lingkungan sosial, agama, dan sebagainya. Yang paling penting wawasan kebangsaan, keberagaman yang kita perhatikan. Ini bisa betul-betul tumbuh dan berkembang dengan baik di Jawa Barat ini,” tandasnya. (jpp)
