Indovoices.com– Pemerintah mengenalkan kebijakan transformasi ekonomi guna menyelesaikan berbagai tantangan bangsa di bidang perekonomian. Sejumlah pilar pun dirancang guna mendorong transformasi ekonomi agar menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berkualitas.
Kebijakan transformasi ekonomi, demikian keterangan tertulis Kemenko Perekonomian, Jumat (09/08/2019) memang dipicu oleh sejumlah hal baik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Diantaranya perekonomian global yang sedang menghadapi tantangan ketidakpastian karena dipicu oleh perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Selain itu penurunan harga komoditas dan volume perdagangan dunia, serta pelonggaran kebijakan moneter yang diambil sejumlah negara.
Sejumlah tantangan dalam negeri juga mendesak untuk diatasi, misalnya: (i) peringkat infrastruktur yang masih berada pada level menengah, yakni peringkat 54 dari 160 negara di dunia; (ii) biaya logistik dirasa masih kurang kompetitif; (iii) ketimpangan dalam hal penguasaan lahan dan tanah, serta tantangan dalam pasar tenaga kerja serta kesempatan berusaha. Selain itu, Indonesia masih dihadapkan pada saving-investment gap, produktivitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yang masih perlu ditingkatkan, serta Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih tinggi.
Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia sesungguhnya masih berada pada tren positif bila dibandingkan negara besar lainnya. Pada kuartal II-2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,05% (year on year/yoy), inflasi pun terjaga dalam rentang target. Sejumlah indikator sosial membaik, tingkat kemiskinan yang tetap pada level 1 (satu) digit, rasio gini dan tingkat pengangguran juga semakin menurun. Artinya, ekonomi kita sehat dan berkualitas. Pencapaian ini patut dipandang secara positif di tengah ekonomi dunia yang sedang bergejolak
Wakil Presiden H. M. Jusuf Kalla (JK) dalam keynote speech di acara Seminar Nasional Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju menjelaskan, untuk menjaga momentum positif tersebut Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi, yang mana tujuan ke depannya adalah meningkatkan kemakmuran warga negara.
“Untuk mentransformasikan ekonomi kita menjadi lebih maju, diperlukan penguasaan teknologi, modal dan skill, dan juga bahwa inti dari transformasi yaitu untuk melahirkan lebih banyak lagi entrepreneur,” tuturnya.
Dalam setiap proses transformasi ekonomi, lanjut Wapres JK, memang pasti akan ada resikonya. Namun, resiko ini bisa diselesaikan melalui efisiensi dan pemanfaatan teknologi guna mencapai skala ekonomi ideal bagi masing-masing sektor usaha.
“Diperlukan juga kebijakan yang keras, pemimpin yang kuat untuk mengubah ekonomi. Birokrasi kita juga harus cepat, dan ekspor pun harus ditingkatkan, serta APBN harus efisien,” imbuh Wapres JK.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa transformasi ekonomi merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan.
“Transformasi ekonomi yang terjadi diharapkan dapat menggeser struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi. Hal ini dapat meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia dan kualitas hidup masyarakat,” kata Menko Darmin dalam seminar yang diselenggarakan di Jakarta (9/8).
Paradigma selama ini memang transformasi ekonomi, atau dulunya dikenal dengan istilah transformasi struktural diarahkan pada peralihan tenaga kerja dari sektor berbasis sumber daya alam (SDA) ke sektor yang menciptakan nilai tambah (added values), misalnya industri. Tetapi hal ini memicu terjadinya urbanisasi dari desa ke kota.
Transformasi ekonomi yang digagas oleh pemerintah saat ini berfokus pada pemanfaatan potensi desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah, yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jadi, tidak perlu misalnya petani di desa pindah ke kota menjadi buruh, namun dengan transformasi ekonomi mereka tetap bertani dengan lebih efisien memanfaatkan infrastruktur yang memadai dan teknologi pertanian yang maju, serta kepastian adanya offtaker yang akan membeli produk pertaniannya dengan harga yang baik.
*_Lima Pilar Transformasi Ekonomi_*
Kebijakan transformasi ekonomi terdiri atas 5 (lima) pilar utama, yaitu (1) Optimalisasi pembangunan infrastruktur, (2) Penguatan implementasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi, (3) Minimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek, (4) Efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta (5) Konfigurasi Investasi untuk mendukung pertumbuhan. Agar kelima pilar berjalan baik, pemerintah memperkuat koordinasi dan dukungan kebijakan dari seluruh sektor di bidang ekonomi, mulai dari kebijakan fiskal, moneter dan keuangan, serta kebijakan dari kementerian teknis.
Pilar pertama, Optimalisasi pembangunan infrastruktur berfokus pada upaya mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur pemerintahan saat ini, sembari tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur fisik, non fisik dan digital yang saling terintegrasi. Sejak 2016 hingga 2018, pemerintah memang gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Tercatat pada akhir tahun lalu sejumlah 62 Proyek Strategis Nasional (PSN) telah diselesaikan.
Pembangunan infrastruktur akan tetap dilakukan secara bertahap dengan perencanaan yang terintegrasi dan kelengkapan prasarana pendukung, tanpa membebani BUMN secara berlebihan. Tujuannya agar pusat-pusat kegiatan ekonomi saling terintegrasi sehingga tercapai efisiensi bagi kegiatan perekonomian.
Pilar kedua adalah memperkuat implementasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi. Kebijakan ini diarahkan untuk mengatasi faktor-faktor ketimpangan melalui pilar kebijakan ekonomi yang berkeadilan. Kebijakan pemerataan ekonomi salah satunya dilakukan melalui Reforma Agraria yang terdiri dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Perhutanan Sosial, dan moratorium serta peremajaan perkebunan kelapa sawit.
“Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketimpangan dan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih berkualitas,” tutur Menko Darmin.
Pilar ketiga, meminimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek diarahkan untuk mengatasi saving-investment gap yang kerap terjadi di Indonesia. Caranya dengan meningkatkan inklusi keuangan melalui utilisasi aset, agar akses masyarakat terhadap sistem perbankan menjadi meningkat. Untuk menekan kebutuhan terhadap Dolar AS dilakukan pengembangan transaksi non dolar antar negara dan mendorong industri penghasil devisa, antara lain industri non migas berorientasi ekspor, pariwisata, serta jasa yang menghasilkan remitansi.
Pilar keempat yaitu efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM. Di tengah gejolak dinamika global dan hadirnya industri 4.0, timbul juga tantangan bagi pemerintah dalam menciptakan regulasi yang mampu menyiapkan SDM berkualitas, serta memastikan pekerja mendapat pekerjaan yang layak melalui peningkatan keterampilan yang berkelanjutan.
“Untuk itu, pemerintah telah melakukan intervensi dalam bentuk kebijakan pendidikan vokasi untuk mempercepat investasi SDM yang kemudian dapat mendukung transformasi ekonomi,” ujar Menko Darmin.
Hal tersebut dilakukan dengan cara; (i) merevitalisasi kurikulum agar sesuai kebutuhan industri dan menambah instruktur; (ii) membakukan standar kompetensi; (iii) membangun platform Job Matching antar lembaga vokasi dan industri; (iv) pembangunan informasi pasar kerja yang efektif dan berkelanjutan; serta (v) membentuk komite vokasi baik di pusat dan daerah.
Pilar terakhir adalah konfigurasi investasi untuk mendukung pertumbuhan. Saat ini memang ICOR Indonesia tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara peers seperti Vietnam dan India. Hal ini menandakan bahwa investasi di Indonesia secara makro kurang efisien. Oleh karena itu, melalui pilar ini, strategi konfigurasi investasi diarahkan untuk dapat menurunkan ICOR melalui penurunan suku bunga riil, optimalisasi investasi yang memberikan return lebih cepat dan berorientasi ekspor, efisiensi produksi melalui pengembangan sumber energi murah, pengembangan SDM dan reformasi pasar ketenagakerjaan, dan juga digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi serta optimalisasi underutilized assets dan resources.
Selain itu, pemerintah pun mengarahkan agar investasi juga dilakukan pada sektor non infrastruktur. Adapun 5 (lima) sektor industri prioritas yang telah ditetapkan yaitu industri di sektor (1) Makanan dan Minuman; (2) Tekstil dan Pakaian; (3) Elektronik; (4) Otomotif; dan (5) kimia yang didorong sebagai industri berorientasi ekspor.
Pemerintah juga mengembangkan industri lainnya seperti hilirisasi produk dan peningkatan nilai tambah pada sektor pertambangan, perkebunan, holtikultura, perikanan, dan kehutanan. Berbagai rumusan strategi tersebut dilaksanakan sebagai upaya menurunkan nilai ICOR Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih tinggi.
“Kelima pilar transformasi ekonomi tersebut perlu dijalankan dengan memperhatikan sinergi dan dukungan dari seluruh sektor maupun stakeholder di bidang ekonomi agar kemudian dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat,” ucap Menko Darmin.
Sebagai informasi, Seminar Nasional ini diselenggarakan.dalam rangka HUT ke 53 Kemenko Perekonomian dan HUT ke 74 Republik Indonesia. Dengan mengangkat tema “Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju”, seminar ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk mendukung kesuksesan upaya Transformasi Ekonomi.
Seminar nasional ini terbagi atas sesi panel dan sesi terbatas. Sesi panel pertama mendiskusikan arah kebijakan strategis dari sektor fiskal, moneter, dan keuangan dalam mendorong transformasi ekonomi. Sesi panel kedua membahas arah kebijakan sektoral dari kementerian teknis. Narasumber yang dihadirkan antara lain sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga yang berada dalam koordinasi Kemenko Perekonomian dan pimpinan asosiasi pengusaha yakni Kadin dan Apindo.
Pada sesi terbatas, dilakukan diskusi antara Kemenko Perekonomian bersama para Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Indonesia, serta pembentukan Forum Kebijakan Ekonomi Kemenko Perekonomian dengan Perguruan Tinggi (KPPT). (jpp)
