Indovoices.com – Mohon Kami dilaporkan dengan data yang valid agar nanti apa yang sudah kita rencanakan dapat fokus dan bantuan yang diberikan juga tepat sasaran. Yang terpenting adalah dalam penanganan korban konflik ini nantinya, harus mendahulukan aspek kemanusiaan dengan pendekatan yang baik, agar masyarakat Nduga dapat kembali hidup normal seperti masyarakat lainnya, seluruh layanan dasar dapat mereka akses lagi.”
Demikian ditandaskan Deputi bidang Koordinasi Penanganan Konflik dan Dampak Bencana Kemenko PMK Dody Usodo HGS usai menyimak dan mengarahkan K/L terkait dalam Rapat Koordinasi yang membahas tentang penanganan korban konflik di Kabupaten Nduga, Papua, di ruang rapat lt.3 Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Senin pagi.
Dalam pengantarnya, Dody mengemukakan situasi terkini di Kabupaten Nduga. Antara lain, konflik bersenjata masih terjadi dan mengakibatkan korban jiwa, akibat konflik bersenjata itu, menimbulkan rasa tidak aman bagi warga masyarakat serta mengganggu kehidupan ekonomi serta pelayanan masyarakat; Pengungsi dan warga masyarakat sulit mendapatkan makanan dan kebutuhan pokok lainnya; dan mulai berkembang adanya tuntutan penanganan masalah ini kepada pemerintah pusat. “Maka kita semua hadir hari ini untuk meng-update informasi peristiwa konflik sosial di Nduga dan juga merumuskan rekomendasi tindak lanjut penanganannya,” kata Dody lebih lanjut.
K/L terkait yang hadir dalam rakor akhirnya sepakat bahwa memang perlu dihadirkan kembali berbagai akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, layanan publik dari Pemkab Nduga, perlindungan hukum terutama untuk perempuan dan anak, serta hadirnya situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang aman. Dalam rapat juga disepakati akan pentingnya peran relawan dan pihak gereja untuk membantu masyarakat yang tidak hanya saat dalam pengungsian tetapi juga saat nanti pemulihan trauma.
“Sekali lagi, masalah di Kabupaten Nduga ini bukanlah konflik sosial tetapi masyarakat sebagai korban dari konflik bersenjata yang sedang terjadi hingga akhirnya memaksa mereka untuk mengungsi. Memang perlu kerja sama semua pihak sebagai bentuk hadirnya negara dalam menangani masalah ini,” tegas Dody.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Kementerian/Lembaga terkait, Pemda Provinsi dan Kabupaten, TNI dan Polri sejauh ini telah melakukan penanganan konflik, antara lain, memberikan bantuan logistik makanan, obat-obotan, serta Tim Medis ke lokasi konflik. Dalam menjamin kelancaran dan keamanan pendistribusian bantuan logistik, obat-obatan, tim medis serta personel lainnya menggunakan unit helikopter milik TNI dari Jayapura. Sedangkan, pendistribusian bantuan logistik dan obat-obatan melalui darat menggunakan kendaraan roda empat melibatkan pihak keamanan TNI/Polri; dan layanan dukungan psikososial diberikan kepada para korban.
Peristiwa konflik di Kab Nduga mulai terjadi pada Sabtu, 1 Desember 2018 lalu di Distrik Mbua Kabupaten Nduga, Papua. Konflik itu bermula dengan terbunuhnya pekerja proyek jalan raya trans Papua oleh masyarakat sipil bersenjata. Konflik ini lalu berlanjut dengan adanya kontak senjata antara TNI/Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terkait dengan organisasi Papua Merdeka (OPM). Aksi separatisme OPM yang terus berkembang menjadi konflik bersenjata ini pada akhirnya berbuntut pada semakin terganggunya aktivitas masyarakat.
Akibatnya, seluruh layanan publik dan dasar dipastikan lumpuh dan memaksa masyarakat Nduga untuk mengungsi baik ke kabupaten sekitar maupun ke hutan. Masyarakat yang berasal dari Distrik Mbua, Yal, Yigi, Mapenduma, Nikuri, dan Mbulmu Yalma diketahui paling terdampak dari konflik ini. Komnas HAM dalam catatannya mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 22 ribu jiwa pengungsi dengan titik-titik pengungsian yang saling berjauhan dan belum terhitung berapa serta di mana saja lokasinya. (jpp)
