Indovoices.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID) mampu menjadi sebuah komunitas praktisi yang peduli terhadap pembangunan Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam acara Infrastructure Summit 2019 yang dihadiri oleh 31 Universitas dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam UNIID di Graha Sanusi Universitas Padjajaran, pada Jumat (26/04).
“Universitas sebagai Perguruan Tinggi harus memiliki kompetensi dan atensi yang baik terhadap hal ini (infrastruktur). Akademisi, swasta, dan pemerintah adalah triple helix yang mampu memciptakan perubahan pada suatu negara. UNIID jadilah elite yang tidak hanya inspiring tapi do the real work,” pesan Menkeu kepada seluruh akademisi yang hadir.
Infrastruktur merupakan hal penting untuk menopang momentum pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan untuk pengurangan kesejahteraan dan kesenjangan. Untuk itu, penting bagi Indonesia untuk mampu mengatasi isu pendanaan pembangunan infrastruktur.
APBN sendiri, sebutnya, tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan melalui Special Mission Vehicle (SMV), salah satunya PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) berusaha untuk meminimalisir isu tersebut melalui pengembangan instrument skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Pilihannya apakah pemerintah akan menunggu uagnya tersedia baru membangun, sementara kebutuhan tidak bisa menunggu. Skema KPBU dan partisipasi swasta menjadi salah satu solusi yang tidak bisa dihindarkan bahkan menjadi kebutuhan,” tambahnya.
Rektor Universitas Padjajaran selaku tuan rumah acara yang mengangkat tema “Empowering University for Continuous PPP Infrastructure Development in Regional Government” menjelaskan bahwa dalam mendesain kebijakan KPBU membutuhkan berbagai perspektif dari bidang studi.
Dalam menyiapkan sebuah proyek infrastruktur melalui KPBU tentu harus memiliki kerangka hukum yang baik mulai dari penyiapan kontrak hingga proses lelang. Selain itu, juga dibutuhkan studi dampak sosial, ekonomi, keuangan, dan juga lingkungan. Menkeu berharap komunitas praktisi ini dapat terus memberikan kontribusi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia secara lebih komprehensif.
“Apapun studi Anda, Anda memiliki relevansi dan kemampuan untuk berkontribusi apabila ingin commit untuk melakukannya. Jadilah komunitas praktisi yang benar-benar bisa menggambarkan kualitas elite intelektual Indonesia yang bisa dibanggakan,” tukas Menkeu.
Terakhir, Menkeu menegaskan kembali melalui SMV Kementerian Keuangan baik di bidang infrastruktur yaitu PT PII, PT SMI, LMAN, PT SMF, ataupun selain bidang infrastruktur yaitu LPEI dan Geo Dipa akan terus siap mendukung universitas menjadi jajaran intelektual yang bisa dibanggakan. (mr/hpy/nr)
