Indovoices.com – Perubahan itu pasti, dan jika Pemerintah tidak berubah, maka akan tergerus perubahan itu sendiri. Hal itu disampaikan Wakil Presiden RI (Wapres) Jusuf Kalla dalam sambutan pada International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019, di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, pada Kamis (14/3/2019).
“Teknologi juga merubah sistem pemerintahan. Pemerintah juga harus adaptasi dengan perubahan,” ujar Wapres yang berpendapat hal itu mengubah cara berkomunikasi antar instansi, dan idealnya jadi lebih cepat.
Pada kesempatan itu, Wapres menceritakan perubahan tata kelola pemerintahan yang terjadi di Indonesia. “Inti reformasi dari pemerintahan sentralistik dan otoriter, sekarang desentralisasi dan lebih terbuka,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Wapres menegaskan Pemerintah Indonesia harus berubah menjadi lebih cepat, lebih baik, lebih efisien. Wapres juga mengatakan bahwa negara yang demokratis bermuara pada keinginan rakyat. “Kebenaran ada di tangan rakyat,” tegas Wapres.
Menurut Wapres, saat ini rakyat menginginkan pelayanan publik yang efisien. “Jika aparat lamban dan korup, maka investasi keluar,” jelas Wapres, selain kepercayaan publik terhadap pemerintah juga menurun.
Menurut Wapres, ASEAN dan mitranya perlu ide inovatif dan langkah strategis menegakkan demokrasi untuk bersaing dalam konstelasi global.
Oleh karena itu, Wapres mengapresiasi atas terselenggaranya acara ini, dan berharap dapat menjadi ajang bertukar ide dan pengalaman.
“Menjadi lesson learned satu sama lain, juga membawa manfaat bersama dari pengalaman-pengalaman negara lain, dan daerah lain, untuk membawa hasil yang baik,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin, dalam sambutannya, menyampaikan capaian-capaian reformasi birokrasi yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia.
Capaian itu antara lain, meningkatnya skor indeks persepsi korupsi menjadi 38 di 2018 dari skor 37 di 2017 dan peringkat 72 untuk ease of doing business. “Dua momentum yang menentukan perubahan yaitu globalisasi dan revolusi industri,” ujarnya.
“Dunia butuh transformasi pemerintahan tidak hanya melalui birokrasi yang mekanistik tapi hidup untuk melayani rakyat. Oleh karenanya kapasitas negara harus bisa memberikan pelayanan publik yg memuaskan,” jelas mantan Wakapolri.
Pada akhir sambutannya, Menpan RB meminta semua mengubah pola pikir, bahwa perubahan itu bisa dilakukan dan lebih berintegritas, agar dapat menangkap bonus demografi Indonesia yang diperkirakan beberapa pihak tahun 2045.
Kemudian Wapres didampingi Menteri PAN-RB dan Gubernur Bali memukul gong menandakan simposium dibuka secara resmi.
Simposium ini diadakan untuk menekankan pentingnya sinergi antara negara-negara ASEAN dan mitra (Korea Selatan dan Australia) mengawal tata kelola pemerintahan. Total peserta kurang lebih 1000 orang perwakilan Pemerintah, akademisi, dari negara ASEAN, Korea Selatan dan Australia.
Selanjutnya Wapres berkeliling melihat pameran yang ada dan bertolak ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, untuk menuju Jakarta.
Turut mendampingi Wapres pada acara tersebut, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Guntur Iman Nefianto yang sudah lebih dahulu disana, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Azyumardi Azra.
