Selain itu, penguatan kapasitas dan profesionalisme SDM di semua lini kebijakan dan melakukan Leveling up terhadap program kerja sama dengan seluruh negara pembeli potensial juga perlu menjadi perhatian bersama.
“Mewujudkan industri pertahanan yang kuat dan mandiri kata kuncinya adalah kebersamaan dan juga perencaaan yang baik antara user dan produsen”, ungkap Sekjen Kemhan saat menjadi Narasumber dalam acara Fokus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pembentukan Holding BUMN National Defense and Hightech Industries (NDHI) Untuk Mempercepat dan Mendukung Kemandirian Industri Pertahanan”, Rabu (27/2) di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jakarta.
Lebih lanjut Sekjen Kemhan menyampaikan, pengembangan kemandirian industri pertahanan juga memerlukan suatu political will yang baik dari pemerintah dan user yang diikuti dengan profesionalisme dari industri pertahanan itu sendiri.
Dalam hal sinergitas, Sekjen Kemhan mengungkapkan sejumlah upaya dilakukan oleh Kemhan bersama dengan Kementerian BUMN mulai dari terkait regulasi, manajemen Sumber Daya Manusia, Kuangan, Pemasaran sampai dengan Pengawasan.
Misalnya dalam hal regulasi, Kemhan bersama Kementerian BUMN membuat turuan – turunan regulasi yang sejalan denga Undang Undang No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
Untuk
hal pemasaran, Kemhan terus mendorong produk Industri Pertahanan dalam negeri sebagai prioritas untuk dapat dipasarkan di dalam negeri atau luar negeri sesuai UU No. 12 Tahun 2012. Sedangkan dalam hal pengawasan, Kemhan dan Kementerian BUMN melakukan pengawasan terkait hasil pelaksanaan Road Map Industri Pertahanan.
Selain Sekjen Kemhan, hadir pula tiga nara sumber lainnya dalam FGD yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN tersebut yakni Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia yang juga Koordinator Komite Eksekutif NDHI Elvien Goentoro, Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Laksamana TNI (Purn) Soemardjono dan Ekonom Konstitusi Defiyan Cori. (BDI/JLY)
