Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri acara Pagelaran Budaya Masyarakat Riau di Gelanggang Remaja, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Sabtu (15/12).
“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan ini,” ucapnya.
Gelar adat Datuk Seri Setia Amanah Negara diberikan kepada Presiden dengan mempertimbangkan sejumlah kebijakan Presiden yang memberikan manfaat positif kepada masyarakat adat Riau.
Salah satunya ialah soal penanggulangan asap kebakaran hutan dan lahan yang dalam 3 tahun belakangan disebut telah teratasi.
Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo menceritakan awal mula dari upayanya mengatasi kabut asap yang sering dikeluhkan. Hal itu bermula dari kunjungan pertamanya ke Provinsi Riau pada tahun 2015 lalu.
“Saya ingat tahun 2015 yang lalu saat saya pertama kali ke Riau. Apa yang saya lihat saat itu? Kebakaran hutan dan asap di mana-mana. Saya masuk ke tengah-tengah ladang, saya ingin mencari tahu sebetulnya kenapa 17 tahun asap itu tidak bisa hilang. Saya ingin mendapat informasi langsung dari lapangan. Ternyata memang sebabnya ada banyak,” tuturnya.
Namun, saat itu Presiden yakin bahwa apabila seluruh pihak baik pusat, daerah, maupun masyarakat mau bekerja sama, maka penanggulangan kabut asap tersebut akan menjadi semakin mudah.
Presiden Jokowi sendiri saat itu mengambil langkah tegas kepada jajarannya di TNI dan Polri agar terus bergerak begitu mengetahui potensi kebakaran hutan dan lahan.
“Hati-hati saudara-saudara yang memimpin di lapangan. Saya tidak mau tahun depan ada asap lagi. Kalau ada asap, hati-hati, saudara pasti yang saya copot pertama kali. Saya sampaikan seperti itu,” ujarnya.
Dengan upaya tersebut dan atas bantuan masyarakat, lembaga adat, dan seluruh komponen yang ada di Riau, persoalan kabut asap dapat ditangani atau setidaknya meminimalisir jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau.
“Alhamdulillah sudah 3 tahun ini asap tidak menghampiri kita lagi. Insyaallah sampai yang akan datang (asap) juga tidak datang ke Provinsi Riau ini,” tandasnya.
Pengelolaan Blok Rokan
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya hak pengelolaan Blok Rokan kepada Pertamina mulai tahun 2021.
“Ada suara yang menyampaikan kepada saya, Pak mohon agar Blok Rokan yang telah dikelola oleh Chevron puluhan tahun itu bisa diambil alih dan kita kelola sendiri. Alhamdulillah, sudah dimenangkan oleh Pertamina 100 persen,” ujar Presiden.
Selain itu, pemerintah juga memberi kesempatan kepada daerah untuk turut melakukan pengelolaan sumber daya yang ada di wilayahnya.
“Perlu saya sampaikan bahwa ini juga tidak hanya negara saja yang mengelola, tetapi daerah juga akan kita beri ruang untuk mengelola Blok Rokan ini,” imbuhnya.
Terkait hal itu, dalam pernyataan di acara penganugerahan gelar adat Melayu Riau kepada Presiden, Presiden bahkan berharap daerah memegang peranan yang lebih besar dalam pengelolaan apabila mampu.
“Kalau daerah mampu memegang (porsi) lebih besar kenapa tidak? Kalau daerah siap memiliki yang lebih besar kenapa tidak? Tetapi skema dan mekanismenya nanti akan segera kita atur untuk ini,” tuturnya. (BPMI/EN)
