Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengutarakan harapannya agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dapat menjadi Corporate University yang membuat pemikiran dan intelektualitas semakin nyata.
Indovoices.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengutarakan harapannya agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dapat menjadi Corporate University yang membuat pemikiran dan intelektualitas semakin nyata.
“Dari judul dan seluruh proses produksi, penelitian ini bisa dipublikasikan secara ilmiah sehingga bisa meningkatkan PKN STAN dimana tidak hanya ada pengajaran tetapi juga penelitian dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Jadi, hubungan BPPK dan STAN tidak bisa dipisahkan,” jelas Menkeu di Pusdiklat Pajak, Rabu (14/11) pada Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) yang diprakarsai oleh para Wisyaiswara Kementerian Keuangan.
Di samping itu, Menkeu pun berharap para Widyaiswara Kementerian Keuangan mampu menjadi juru bicara (spokeperson) selain Menteri Keuangan. Melalui mereka, publik mendapat informasi dari sumber yang memiliki bukti, memiliki kemampuan membaca data, mengetahui peraturan, memahami, dan mampu menilai kebijakan.
“Peranan kita untuk tetap teguh menjaga Republik Indonesia. Jangan sampai hancur hanya karena arus informasi yang salah. Peranan kita untuk terus menjaga rambu-rambu pengelolaan keuangan negara secara rasional, logis, bertanggung jawab, transparan, akuntabel berdasarkan bukti secara ilmiah dan juga dengan integritas penuh. Itu luar biasa penting,” tegasnya di acara yang bertemakan “Penguatan Kebijakan Keuangan Negara Berbasis Riset” itu.
Menkeu meminta kepada seluruh peserta yang terdiri dari 30 orang berasal dari eksternal Kemenkeu dan 33 orang internal Kemenkeu agar tradisi riset dapat terus ditingkatkan dan mendiversifikasi topik. Banyak sisi keuangan negara yang dapat dibedah dan diteliti lebih dalam mengenai efektivitas kebijakannya.
Ia mengingatkan, mungkin saja kebijakan yang tidak populer justru merupakan kebijakan yang efektif.
“Anda harus membuat diri Anda relevan, efektif dan betul-betul mampu membentuk, memperbaiki, dan mempertajam dari seluruh lini pengelolaan keuangan negara,” pintanya lagi.
Dengan masih adanya kritik dari masyarakat, Menkeu menyatakan hal itu adalah pesan bagi pengelola negara untuk memberikan data yang berdasarkan bukti. Di era informasi, penting untuk mengkomunikasikan seluruh hasil penelitian kepada masyarakat.
“Saya ingin dalam membuat dan mengkomunikasikan hasil-hasil simposium jangan hanya cukup puas dengan menjadi laporan dibukukan di library BPPK. Pikirkan bagaimana mengkomunikasikan riset Anda,” tambah Menkeu.
Sebagai informasi, pada acara SNKN pertama ini telah masuk 80 makalah saat call for paper kemudian direviu dan terpilih 63 makalah yang akan dipresentasikan selama dua hari, 14 -15 November 2018.
Pada sesi presentasi peserta akan mendapat masukan untuk perbaikan makalah apabila ingin mengirimkan makalah tersebut ke jurnal nasional ataupun internasional. Seluruh makalah SNKN dapat diakses di http://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn. (mra/ind/nr)
