![](https://www.Indovoices.com/wp-content/uploads/2017/12/ahok-anies-dan-sandi_20170319_185612.jpg)
Belum genap seratus hari bekerja, Gubernur Anies dan Sandiaga harus menghadapi kenyataan pahit tekanan warga yang bertubi-tubi. Meski sudah melimpahkan beban aduan masyarakat ke kantor kecamatan tak lantas warga berhenti mengejar Anies untuk meminta kepastian realisasi janji kampanyenya.
Tak kuasa menahan tekanan Gubernur Anies pun akhirnya mengeluh. Anehnya Gubernur Anies malah menyalahkan warga yang seolah-olah tidak sabar dan tak memberinya waktu untuk merealisasikan 23 janji-janji kampanyenya padahal baru satu bulan menjabat.
Lihat saja warga Jakartal Timur yang berbondong-bondong datang ke GOR Ciracas untuk menanyakan kapan realisasi kampung susun, kampung deret dan rusun. Bahkan mereka sudah menayakan bagaiman caranya mendapatkan unit. Tentu saja Gubernur Anies kelabakan menjawab. Karena kalau mau jujur, dia sendiri sebenarnya juga tidak tahu kapan, dimana akan di bangun, dan kapan akan selesai.
Inilah dua kesalahan mereka mengapa tuntutan warga begitu tinggi dan terus mempertanyakan janji-janji Gubernur Anies.
Pertama, Gubernur Anies tidak mampu menjelaskan dengan detail programnya.
Semuanya serba tertutup, rahasia, dan disembunyikan. Kita tentu ingat bagaimana Sandiaga menyembunyikan seperti apa dan dimana akan dibangun rumah Dp 0 rupiah. Coba bayangkan, ditengah kesimpangsiuran yang terjadi di masyarakat, bukannya menjelaskan dengan detail apa rencana-rencana kedepan malah disembunyikanya. Jadi jangan salahkan masyarakat yang terus bertanya kalau sudah begini. Warga memilih mereka artinya mereka berhak mengetahui dengan pasti kapan janji janji itu akan terwujud.
Sangat berbeda dengan Ahok yang mampu menjelaskan dengan rinci seperti apa rumah susunya, kapan dibangun, kapan selesainya, siapa saja yang berhak menempati, bahkan berapa besarnya subsidi dan biaya sewa pun di jelaskan dengan gamblang. Target Ahok sangat terukur dan jelas. Ini salah satu penjelasan Ahok:
“Baik rumah susun sederhana sewa (rusunawa), maupun rumah susun sederhana milik (rusunami), kita targetkan tahun 2017 nanti sudah ada 50.000 unit di Jakarta,” kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta,16 September 2015.
Ahok memang sangat “bernafsu” ingin membantu warga. Keinginan segera memberikan hunian yang nyaman bagi warganya sangat besar, makanya pembangunan rusun pun ia kebut. Jika ada tanda-tanda proyek molor dan tidak sesuai target, Ahok tak segan-segan memecat lurah, camat, bahkan walikota sekalipun. Jangan heran banyak pejabat Pemprov DKI yang terpaksa mengundurkan diri karena tak sanggup mengimbangi irama kerja Ahok. Rustam Efendi walikota Jakarta Utara adalah salah satu contoh korban “sadisnya” kerja keras Ahok demi warga Jakarta.
Dan tak cuma bawahannya yang dipecat, kontraktor pun kalo ketahuan kerja enggak bener akan bernasib sama. Ada contoh kasus beberapa kontraktor yang sudah membangun, namun di tengah jalan mereka melanggar prosedur yang telah ditetapkan. Spek bangunan tak sesuai perjanjian, maka akan diputus kontraknya saat itu juga. Inilah kunci sukses Ahok merubah wajah Jakarta.
“Kerja enggak benar. Dia cornya ada kertasnya, ada plastik, macam-macam, kita temukan di lapangan. Terus ada tembok, dia ada besi yang enggak kuat, dia goyang, macam-macam. Itu kalau diteruskan satu tahun, bocor,” jelas Ahok.
Begitu detailnya seorang Ahok mengawal program-programnya untuk warga sampai-sampai cor coran pun ia perhatikan. Sangat bertolak belakang jika dibandingkan dengan Gubernur Anies yang belum ada konsepnya jelas, kapan dibangun dan malah menyuruh walikota untuk memikirkan rumah lapis.
Ya, Bapak cari solusinya, Pak, karena itu Bapak jadi wali kota. Kan, begitu kira-kira, Pak. Kalau enggak, kita diskusi akademik di ruangan ini. Tidak! “Kita minta Bapak laksanakan itu. Bagaimana caranya Bapak pikirkan caranya. Jadi, kita cari ini biar selesai,” kata Anies
Belum lagi soal penataan pasar Tanah Abang yang juga masih dirahasiakan. Seperti bermain sulap Sandiaga mengatakan akan ada kejutan, penataannya out of the box, tetapi toh sampai sekarang tidak ada tindakan apa-apa.
Kedua, kemunduran keterbukaan informasi dari era Ahok.
Ya, tidak hanya tidak jelasnya program, Gubernur Anies juga membuat warga semakin gemes karena Balai Kota kian tertutup. Rapat pimpinan Pemprov DKI tak lagi diunggah di chanel Youtube. Meski Sandiaga mengatkan pemerintahanya “open kimono” dan tidak ada yang di tutup tutupi, faktanya masyarakat tak bisa lagi melihat tayangan rapim di Youtube dan harus pergi ke balai kota jika ingin meminta rekaman rapim. lalu mana open governance yang dijanjikan Anies??
Menurut saya ini suatu langkah yang terbalik-balik. Lha apa tidak terbalik-balik, untuk mengadukan keluhan kita disuruh ke kecamatan, giliran cuma ingin mengetahui hasil rapat warga malah disuruh ke balai kota.
Sandiaga berdalih tidak ingin menggunakan chanel yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta untuk memecah belah warga. Dia khawatir ada isu yang sedang dibahas di rapim yang bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Lha ini ada apa? memang rapat pimpinan membahas apa sampai berpotensi memecah belah? Bukankah jika tidak diunggah justru akan menimbulkan kecurigaan? Jadi apakah salah kalau kita bawaanya suudzon kalau sudah seperti ini. Ini masalah serius menurut saya dan sudah seharusnya Sandiaga menjelaskan kepada masyarakat agar tidak terjadi prasangka-prasangka negatif yang akan membuat spekulasi liar dan akhirnya gaduh di masyarakat.
Sekarang kita jadi paham dan bisa merasakan mana Gubernur yang serius ingin membantu warga dan mana Gubernur yang tidak becus bekerja. Mana yang jujur, bersih, transparan dan profesional mana yang amatiran. Mana yang terbuka dan mana yang selalu was-was dan tidak ingin diketahui gerak geriknya.
Andai saja Gubernur Anies detail menjelaskan rumah susun, kampung deret dan rumah lapis ini kapan realisasinya, andai keterbukaan Balai Kota era Ahok dipertahankan, mungkin Gubernur Anies tidak akan dibombardir tagihan warga yang membuatnya pusing dan mengeluh seperti saat ini.
terakhir, jangan salahkan warga yang terus menagih janji. Ini hanyalah Konsekuensi logis dari kecerobohan janji janji muluk tanpa kejelasan dan juga tertutupnya open governance.
Selamat terus menagih janji janji Gubernur Anies!