Indovoices.com- Pagi ini Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menerima audiensi Dewan Pimpinan Nasional Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Nasional Indonesia (SOKSI) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Bambang Soesatyo di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan tersebut, Wapres mengungkapkan bahwa tantangan bangsa Indonesia saat ini berbeda dengan tantangan saat lahirnya SOKSI pada tahun 1960, dimana SOKSI lahir sebagai salah satu upaya perlawanan terhadap paham komunis yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).
“Dulu memang tantangannya adalah komunisme, bagaimana menangkal pengaruh komunis di Indonesia. [Namun] sekarang yang kita hadapi, pertama tentu masalah ekonomi, [selain itu] juga masalah komitmen kebangsaan,” terangnya.
Masalah Ekonomi
Berkaitan dengan masalah ekonomi, menurut Wapres, tantangan Indonesia saat ini adalah bagaimana menghilangkan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat serta penguatan investasi dan manufaktur.
“Soal ekonomi, kita ingin negara maju, menata ke arah pemberdayaan ekonomi masyarakat, menghilangkan kemiskinan, menguatkan investasi [dan] manufaktur,” ungkap Wapres.
Oleh karena itu, lanjut Wapres, salah satu upaya pemerintah saat ini untuk mengatasi masalah tersebut adalah hilirisasi industri guna memberdayakan ekonomi rakyat. Hal ini secara khusus dilakukan untuk memajukan empat sektor yakni kelautan, pertanian, industri, dan pariwisata.
“Masalah pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi penting, sebagai landasan. Karena itu kita ingin mensinergikan semua kementerian dan lembagai supaya bekerja bersama, seperti Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan, Kementerian Pertanian, kemudian Kementerian Industri,” paparnya.
Selain itu, Wapres berpendapat, untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, hal penting lain yang harus diperhatikan adalah masalah permodalan. Khususnya permodalan bagi UMKM yang tidak bankable. Oleh sebab itu, salah satu solusinya adalah melalui pengembangan lembaga keuangan mikro.
“Kemudian sektor permodalan, bagaimana mereka [UMKM] memperoleh [modal], karena kebanyakan dari mereka belum bankable. Maka itu ada lembaga keuangan mikro termasuk Bank Wakaf Mikro, Mekar, KUR,” ungkap Wapres.
Dengan itu semua, diharapkan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat desa, dapat berkembang seiring dengan berkembangnya desa wisata agro, desa wisata industri, dan desa digital.
“Maka itu, saya ingin mengusung istilahnya desa itu menjadi ‘Dewa Dewi Dedi’. Dewa itu Desa Wisata Agro. Dewi, Desa Wisata Industri. Dedi, Desa Digital,” terang Wapres.
Komitmen Kebangsaan
Wapres berharap agar ke depan tidak terjadi lagi konflik ideologi di Indonesia. Bahkan di tahun 2024 diharapkan Indonesia telah bebas konflik ideologi. Kepada umat Islam, misalnya, Wapres mengingatkan bahwa khilafah tidak boleh diterapkan di Indonesia karena menyalahi kesepakatan. Indonesia adalah negara kesepakatan (darul mitsaq) yang lahir karena kesepakatan para pendiri bangsa. Ideologi Pancasila dan bentuk negara Republik adalah hasil konsensus nasional.
“Walaupun khilafah ada dalam Islam dahulu, saya mengatakan bahwa khilafah itu Islami tetapi tidak berarti Islami itu khilafah. Karena kerajaan juga Islami buktinya Saudi Arabia. Keamiran juga Islami buktinya Kuwait, Qatar. Republik juga Islami, selain Indonesia, Mesir, Pakistan juga [memakainya],” terangnya.
Menurut Wapres, masyarakat tidak boleh terprovokasi oleh paham-paham yang dikhawatirkan akan merusak sesuatu yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia. Untuk meningkatkan komitmen kebangsaan, bangsa Indonesia harus menghilangkan sifat fanatisme kelompok.
“Ego kelompok, fanatisme kelompok, sistem golongan, kalau ini ada maka konflik akan terjadi lagi yang akan menyebabkan perpecahan bangsa,” ungkapnya.
Wapres menyontohkan dalam bidang agama bisa mengusung pentingnya membangun teologi kerukunan dan narasi kerukunan. Sebab, teologi dan narasi konflik akan memicu terjadinya konflik. “Kalau teologi-teologinya, teologi konflik, narasi-narasinya, narasi konflik, maka yang akan dihasilkan adalah konflik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum SOKSI Bambang Soesatyo, meminta kesediaan Wapres untuk hadir pada acara Musyawarah Nasional (Munas) Ke-11 SOKSI yang akan diselenggarakan pada April 2020. “Tentu kami menginginkan support [Wapres], karena SOKSI ini selain gerakan politik juga gerakan ekonomi,” ungkap Bambang.
Selain Bambang, Ketua Dewan Pembina Thomas Suyatno, juga menyampaikan harapan agar Wapres dapat berbagi pengetahuan mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan syariah kepada peserta Munas. “Saat ini perkembangan ekonomi dan keuangan syariah paling maju di dunia ini adalah di Eropa,” ungkap Thomas.
Menurut Thomas, pengetahuan dan keilmuan Wapres sangat diperlukan para kader SOKSI sebagai bekal untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Nasional Indonesia (SOKSI) merupakan organisasi buruh atau pekerja seluruh Indonesia yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1960, sebagai tandingan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang dianggap beraviliasi pada paham komunisme.
Wujud perlawanan terhadap PKI, SOKSI membentuk ormas-ormas untuk menandingi ormas-ormas yang bernaung di bawah PKI, seperti Pemuda Pelopor Progresif (P3I) untuk mengimbangi Pemuda Rakyat, Gerakan Wanita Sosialis Indonesia (Gerwasi) untuk menghadapi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Gerakan Tani Syarikat Islam (Gertasi) untuk menghadapi Barisan Tani Indonesia (BTI), dan Lembaga Kebudayaan Rakyat Indonesia (LEKRI) untuk menghadapi Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA).
Dalam bidang politik, SOKSI bersama Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO) dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) membentuk Partai Golkar pada tahun 1964.
Hadir mendampingi Waketum Depimnas SOKSI, Ketua Dewan Pembina Thomas Suyatno, Dewan Pakar Bomer Pasaribu, Anggota Depimnas Dina Hidayana, Anggota Depimnas Fattahilah Ramli, Anggota Depimnas Muhammad Riyad, dan Anggota Depimnas Putri Komarudin.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Setwapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Abdul Muis, serta Asdep Komunikasi dan Informasi Publik Rusmin Nuryadin. (kominfo)
