Indovoices.com –Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengatakan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali masih bekerja keras untuk membuka kembali pariwisata Bali untuk wisatawan luar negeri.
Hal tersebut disampaikan Mahendra menyusul pelaksanaan Bali Democracy Forum Pilar Ekonomi yang digelar di Bali awal November ini.
“Kami pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah, seluruh pihak yang bertanggung jawab terkait dengan langkah membuka kembali pariwisata Bali untuk wisatawan dari luar negeri masih bekerja keras untuk itu,” ujar Mahendra dalam konferensi pers virtual.
Mahendra mengatakan, pihaknya melakukan koordinasi dan penyempurnaan terkait aspek kesehatan, baik pemeriksaan tes maupun kapasitas dalam menangani para pengunjung yang memerlukan pengobatan atau pemeriksaan.
Pasalnya, situasi saat ini berbeda lantaran pandemi Covid-19.
Pemantauan secara ketat dilakukan semenjak para wisatawan dari luar negari tiba di bandara udara.
Pemantauan dilakukan dengan menggunakan teknologi yang bisa dilakukan dan diketahui secara realtime.
Seperti pemeriksaan temperatur, serta langkah-langkah yang paling terbaru dan terbaik yang mungkin dilakukan.
“Juga mendukung dan meningkatkan kesiapan para pengusaha, pemilik berbagai usaha terkait pariwisata apakah hotel, transportasi, restoran, dan keseluruhan industri hospitality untuk semakin siap menerapkan protokol kesehatan baru dalam safe travel and tourism,” kata dia.
Oleh karena itu, pihaknya pun bekerja sama dengan lembaga internasional seperti World Tourism Organization yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Harapannya, kata dia, agar target yang dicanangkan untuk memulihkan pariwisata Bali dapat tercapai. Setidaknya dalam bentuk pilot project terhadap beberapa negara tertentu terlebih dahulu.
Ia mengatakan, belum semua wisatawan mancanegara bisa ke Bali karena setiap negara memiliki peraturan dan kondisi berbeda di masa pandemi.
“Kami tetap berupaya untuk bisa sesuai target awal. Tentu nanti bertahap kita dorong lebih lanjut lagi,” kata dia.
“Apapun perkembangannya, kondisinya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus berkoordinasi dan akan saling memberikan informasi terkini dan memperbaruinya hingga saatnya nanti sudah siap dan langkah-langkah implementasinya bisa dilakukan,” lanjut dia.(msn)
