Indovoices.com-Vietnam menjadi sorotan ketika mereka mampu menangani wabah virus Corona dengan sumber daya terbatas jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lain yang lebih kaya, bahkan negara-negara Barat dan AS.
Vietnam telah meningkatkan upayanya untuk memerangi virus Corona karena jumlah kasus baru yang dikonfirmasi telah meningkat secara stabil sejak beberapa minggu terakhir.
Dan tidak seperti beberapa negara lain yang bersaing dengan pandemi global, beberapa kasus baru yang diimpor telah dibawa kembali oleh pengunjung asing dan Vietnam yang dipulangkan, menurut The Diplomat pada laporan 27 Maret 2020.
Hingga 6 April 2020, menurut data John Hopkins University, kasus virus Corona terkonfirmasi di Vietnam adalah 241, dengan 90 pasien sembuh. Sementara kematian akibat virus Corona di Vietnam adalah nol.
Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana suatu negara dengan sumber daya terbatas, mampu menghadapi pandemi global yang telah menyebabkan sistem kesehatan negara-negara maju kewalahan?
World Economic Forum mencatat, pada 1 Februari Vietnam memulai serangkaian inisiatif untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Vietnam menangguhkan semua penerbangan ke dan dari Cina. Mereka juga memutuskan untuk menutup sekolah-sekolah setelah liburan Tahun Baru lunar atau Tet. Dua minggu kemudian, karantina 21 hari diberlakukan di provinsi Vinh Phuc, utara Hanoi. Keputusan itu dipicu oleh kekhawatiran akan status kesehatan pekerja migran yang kembali dari Wuhan, Cina, tempat virus itu berasal.
Upaya pro-aktif Vietnam datang setelah dua dekade di mana negara itu telah mengalami peningkatan besar dalam kualitas hidup. Antara 2002 dan 2018, transformasi ekonomi membantu mengangkat lebih dari 45 juta warga Vietnam keluar dari kemiskinan. Produk domestik bruto (PDB) per kapita meningkat lebih dari dua kali lipat, menjadi lebih dari US$ 2.500 (Rp 41 juta) pada tahun 2018, ketika negara itu melihat pertumbuhan PDB riil sebesar 7,1%. Kesehatan bangsa telah meningkat, juga harapan hidup meningkat dari 71 tahun pada 1990 menjadi 76 tahun pada 2015.
Sistem perawatan kesehatan negara juga membaik meski masih memiliki banyak kekurangan untuk dicakup misalnya krisis tenaga medis. Ada sekitar delapan dokter untuk setiap 10.000 orang di Vietnam. Italia dan Spanyol sama-sama memiliki 41 dokter per 10.000 orang, AS 26 orang, dan Cina 18 orang.
Selain karantina wajib 14 hari untuk siapa pun yang tiba di Vietnam dan pembatalan semua penerbangan asing, Vietnam juga telah mengisolasi orang yang terinfeksi dan kemudian mulai melacak siapa pun mereka mungkin telah melakukan kontak dengan mereka.
“Tetangga tahu jika Anda berasal dari negara asing,” kata Truong Huu Khanh, kepala departemen penyakit menular di rumah sakit anak Kota Ho Chi Minh. “Jika orang yang terinfeksi ada di daerah itu, mereka akan melaporkan ini.”
Sebagai negara partai tunggal, dengan anggota militer dan keamanan yang besar dan terorganisir dengan baik, Vietnam telah mampu membuat keputusan dengan cepat dan segera menetapkannya. Ada juga budaya pengawasan yang kuat, dengan orang-orang diharapkan memberi tahu tetangga mereka jika mereka curiga ada yang salah. Siapa pun yang ditemukan berbagi berita palsu dan informasi yang salah tentang virus Corona berisiko didatangi polisi, dan sekitar 800 orang telah didenda sejauh ini.
Ketika sebagian besar warga negara Vietnam yang berusia 96 juta sedang merayakan liburan tahun baru Tet, Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc menghadiri pertemuan pemerintah yang menyatakan perang terhadap virus Corona.
Penyakit COVID-19 mengamuk di perbatasan Vietnam-Cina dan Phuc memperingatkan akan segera mencapai Vietnam. “Memerangi epidemi adalah melawan musuh,” katanya pada akhir Januari.
Sejak saat itu Vietnam telah membuktikan model dalam penanggulangan penyakit di negara dengan sumber daya terbatas tetapi dengan tegas dan pasti.
Alih-alih memulai pengujian massal, yang telah menjadi inti dari strategi Korea Selatan yang lebih memiliki sumber daya untuk penanganan wabah, Vietnam lebih berfokus pada mengisolasi orang yang terinfeksi dan melacak kontak kedua dan ketiga pasien.
“Pengujian massal itu baik, tetapi itu tergantung pada sumber daya masing-masing negara,” kata Tran Dac Phu, seorang pejabat kesehatan senior di Pusat Operasi Darurat Vietnam, yang setara dengan Pusat Pengendalian Penyakit AS, seperti dilaporkan The Financial Times.
“Yang penting adalah, Anda perlu tahu jumlah orang yang mungkin telah kontak dengan penyakit ini, atau kembali dari daerah pandemi, kemudian melakukan tes pada orang-orang ini.”
Selain melacak kontak orang-orang yang terinfeksi secara agresif, langkah-langkah kepemimpinan komunis juga termasuk karantina paksa dan wajib militer mahasiswa kedokteran, pensiunan dokter dan perawat untuk bergabung dalam pertarungan melawan COVID-19.
“Vietnam adalah masyarakat mobilisasi,” kata Carl Thayer, profesor emeritus di Universitas New South Wales, Canberra, kepada FT. “Ini adalah negara satu partai; mereka memiliki pasukan keamanan publik yang besar, militer dan partai itu sendiri; dan itu adalah pemerintah yang pandai merespons bencana alam.”
Seperti di tempat lain di Asia Tenggara dengan pengujian terbatas, jumlah sebenarnya kasus mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan. Namun respons Vietnam masih mengesankan. Pada 13 Februari, Vietnam menjadi negara pertama setelah Cina menutup daerah permukiman yang besar. Vietnam memberlakukan karantina 21 hari di bagian provinsi Vinh Phuc, utara Hanoi, tempat lebih dari 10.000 orang tinggal, setelah kasus dilacak kembali ke pekerja yang kembali dari Wuhan.
Pada saat tetangganya, Thailand, sedang dikritik karena tanggapannya yang serampangan terhadap virus Corona, atau Myanmar yang dikritik karena tidak transparan dan mengklaim bebas dari penyakit itu sampai melaporkan dua kasus pertamanya pada Maret, tanggapan Vietnam dipuji oleh para pejabat kesehatan. Kidong Park, perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Hanoi, memuji Vietnam karena “proaktif dan konsistensi dengan seluruh respons”.
Namun, keberhasilan Vietnam dalam mengendalikan virus Coronasebagian tergantung pada mobilisasi personel medis dan militer, pengawasan dan intrusi, dan pada jaringan informan negara, langkah-langkah yang mungkin terbukti sulit bagi AS atau negara-negara Eropa untuk menanganinya.(msn)
