Vaksinasi Ilegal di Sumut, Pengawasan Kemenkes-Satgas COVID-19 Dipertanyakan

🔊 Baca Artikel

Indovoices.com –Sumut lagi-lagi membuat geger, setelah alat antigen bekas, kini polisi mengungkap kasus vaksinasi COVID-19 ilegal. Vaksin Sinovac yang seharusnya gratis itu diperjualbelikan ke masyarakat dengan harga 250 ribu.

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti pengawasan yang lemah dari pemerintah pusat.

“Kasus vaksinasi ilegal yang terjadi di Medan, Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan sangat lemah tingkat pengawasan Kementerian Kesehatan (Kemkes) dan Satgas Penanganan COVID-19,” kata Saleh, Senin (24/5).

Mestinya, lanjut Saleh, setiap vaksin yang sudah didistribusikan baik itu ke daerah maupun instansi tertentu harus ada pengawasan. Apakah mereka sudah memberikan vaksin itu kepada masyarakat secara benar atau tidak.

“Bukan hanya pada tahap penyerahan kepada instansi dan berhenti di situ,” urai Saleh yang juga anggota DPR Dapil Sumut II ini.

Lebih lanjut, menurut Saleh, Pemerintah dalam hal ini Kemkes dan Satgas Penanganan COVID-19 harus melakukan pengecekan langsung. Bagi Saleh, hal ini perlu diperhatikan oleh kedua instansi ini.

“Ada dugaan bahwa pemerintah tidak melakukan pengawasan, tapi hanya mempercayakan saja kepada daerah atau instansi yang akan melakukan vaksinasi COVID-19,” ujar Ketua DPP PAN ini.

“Mestinya jangan hanya percaya saja akan dikerjakan seperti itu. Tetap harus ada pengawasannya” tambah Saleh.

Ia menekankan, kejadian di Sumut harus segera dievaluasi dan diperketat pengawasannya. Pasalnya, kasus tersebut kebetulan ketahuan di Medan. Jangan sampai kejadian serupa juga ternyata terjadi di daerah lain.

“Pengawasan program vaksinasi nasional ini sangat penting diawasi sebab ketersediaan stok vaksin masih sangat terbatas. Karena itu, penerima vaksin harus target yang benar-benar diprioritaskan dan dilakukan secara benar sesuai dengan aturan yang ada,” tandas Saleh.