Tingkatkan Nilai RB, Kemenko Maritim Belajar dari DI Yogyakarta dan Kemenkeu

Acara dibuka oleh Plt. Sesmenko Maritim Agung Kuswandono. Dalam paparannya, Plt. Agung mengungkapkan bahwa tujuan RB itu sendiri adalah bagaimana kita dapat membangun kepercayaan masyarakat (public trust building) dan menghilangkan citra negatif birokrasi.

“Hari ini kita mengadakan Sosialisasi Pelaksanaan RB dan Implementasi SAKIP adalah ingin belajar mengenai peningkatan nilai RB. Kemenko Maritim ini sudah lebih 4 tahun berdiri, tetapi RB masih tertatih-tatih, nilai masih B. Meskipun bukan nilai yang utama ingin kita kejar, melainkan progresnya, tetapi kita ingin RB kita terbaik, salah satunya kita ingin melihat dan belajar dengan tempat RB terbaik yaitu dengan nilai ‘AA’ di DIY,” kata Plt. Sesmenko saat memimpin acara di Ruang Rapat Lantai 4 Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Sehingga, lanjut Plt. Sesmenko, sekiranya para pejabat maupun pegawai Kemenko Maritim khususnya yang terlibat dalam pelaksanaan RB ini mau membuka hati dan mendengarkan wejangan dari Gubernur DIY Raden Mas Herjuno Darpito atau Sri Sultan Hamengku Buwono X, untuk nantinya dapat dipraktekkan, sehingga diharapkan akhir tahun nilai RB Kemenko Maritim menjadi ‘AA’.

 “Jadi meskipun kita pemerintah pusat, tidak ada salahnya belajar ke daerah, agar jauh melangkah ke depan. Mungkin ada selisih perbedaan, tetapi secara umum saya yakin mungkin ada bagian yang bisa kita kerjakan dan belajar dari DIY. Nanti juga ada dari Kemenkeu yang mendapatkan nilai ‘A’. Kalau bisa akhir tahun ini nilai ‘AA’ bisa kita capai, kalau niat kita pasti bisa,” ujarnya.

“Semoga acara seperti ini betul-betul dapat mengangkat Kemenko Maritim menjadi organisasi yang bisa dibanggakan baik di luar maupun di dalam. Kita harus bangga mempunyai Kemenko Maritim, dan untuk menjadi bangga buatlah Kemenko Maritim baik dari segala teknis. Meskipun saya sampaikan sebenarnya bukan nilai atau ‘AA’ tadi yang kita kejar, tetapi RBnya harus baik. Semoga tujuan kita dapat terlaksana secepat mungkin,” tambahnya.

Menanggapi apa yang disampaikan Plt. Sesmenko Agung, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengungkapkan bagaimana kita bisa bersama-sama di Republik ini menjadikan manajemen pemerintah daerah maupun pusat makin baik, salah satunya bagaimana menanamkan pola pikir ‘melayani’ bukan ‘dilayani’ oleh rakyat.

“Izinkanlah pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan ringkasan sebuah perjalanan panjang Reformasi Birokrasi DIY yang telah dimulai sejak Republik ini berumur sangat muda, yakni sejak dikeluarkannya Maklumat No. 10/1946 tentang Perubahan Pangreh Pradja menjadi Pamong Pradja. Esensi dari maklumat itu bukan sekedar merubah istilah, tetapi juga tata pemerintahannya.  Perubahan yang terus menerus, dari konsep “dilayani” menjadi “melayani” rakyat,” kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Bahwa perubahan, jelas Gubernur DIY Hamengku Buwono X, merupakan sebuah keniscayaan yang harus dihadapi, oleh karenanya pelaksanaan reformasi tidak mungkin berhenti dan harus terus dilakukan untuk menjawab tuntutan zaman. Reformasi Birokrasi sangat diperlukan mengingat masih banyaknya permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Bahkan fungsi ASN sebagai mesin birokrasi diperluas dan dipertegas menjadi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat bangsa.  Konsekuensinya, ASN harus berubah dari sekadar pekerja kantoran menjadi insan peradaban, yang dalam integritas dirinya melekat misi melayani sepenuh hati, anti-kemiskinan, dan berwatak anti-korupsi serta menjauhi segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini, saya selalu mengatakan dengan Staf/ ASN bahwa mendapatkan nilai ‘AA’ itu bukan suatu kebanggaan, tetapi itu awal administrasi daerah melayani publik dengan baik, itu baru pada fondasi, bukan menyelesaikan masalah secara keseluruhan,” jelasnya.

Sehingga terkait dengan strategi pencapaian hasil DIY yang ‘AA’ tersebut, lanjut Gubernur DIY Hamengku Buwono X, dalam sebuah sistem akuntabilitas yang baik maka perbaikan tidak dapat dilakukan sepotong-sepotong (parsial) tetapi harus dilakukan secara terintegrasi.

Langkah tersebut mulai dari : cascade yang nyambung hulu-hilirnya, penetapan target dan indikator kinerja secara berjenjang, penetapan program dan kegiatan secara rasional dan terukur, strategi organisasi selaras dengan manajemen kinerja, penetapan standar biaya, pengalokasian anggaran dengan memperhatikan target kinerja, pengumpulan data dilakukan secara handal, pengembangan sistem pelaporan kinerja secara akurat,  melakukan revieu manajemen kinerja secara berkala, menumbuhkan kesadaran pentingnya kinerja, penerapan sistem remunerasi, dan pengembangan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan monev secara terintegrasi.

Sebagai ilustrasi struktur hirarkhi tanggung jawab dapat digambarkan yakni Gubernur bertanggung jawab terhadap capain Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda DIY sebagaimana tertuang dalam RPJMD, Sekretaris Daerah, beserta para Asistennya bertanggung jawab terhadap capaian indikator Program Pemda (lintas sektor), Kepala Dinas, bertanggung jawab terhadap capaian sasaran strategis OPD (mengacu pada Program Pemda), Struktural eselon 3 bertanggung jawab terhadap capaian outcome, Struktural eselon 4 bertanggung jawab terhadap capaian output, kemudian yang individu diturunkan kepada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Jadi masing-masing punya tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

“Ingat, bahwa sukses atau tidaknya langkah-langkah reformasi sendiri dapat dilihat dari empat indikator, yakni Meningkatnya kepercayaan, Pemberdayaan semua lapisan, Adanya pengurangan pekerjaan, Adanya kondisi/sistem baru dan Political will  yang kuat dari pimpinan puncak. Kesadaran perlunya sebuah perubahan itu relevan dengan kearifan lokal Jawa: “Jêr basuki mâwâ béyâ” –tiada sukses tanpa pengorbanan. Karena perubahan memang memerlukan pengorbanan,” pungkasnya. (jpp)