Indovoices.com –Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti, menyatakan Presiden RI punya peran penting dalam pemberantasan illegal fishing. Hal itu dia tegaskan dalam Webinar tentang bertema ‘Tantangan Indonesia untuk Mengakhiri Praktik Illegal Fishing’ yang diselenggarakan kumparan dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI).
Bahkan menurut Susi, Presiden Indonesia punya pengaruh di dalam negeri, namun juga bagi dunia internasional.
“Tapi saya komentari what is to do battle and better, karena presiden Indonesia tidak mungkin tidak didengar oleh internasional, oleh negara-negara lain, dan semua badan di Indonesia ini bawah pimpinan satu, satgas ini dilaksanakan oleh pembantu-pembantu beliau, dari menteri, dari TNI, dari Polri, dari Bakamla, one clear guide line, itu akan saving patroly fuel. Juga pergerakan human resources, uang, manusia, armada, akan lebih aman, tidak banyak cost lagi kalau clear guide-nya,” kata Susi saat itu.
Susi menegaskan lagi pernyataan tersebut , menanggapi sejumlah pemberitaan yang menurutnya salah mengutip pernyataan dirinya.
“Berdasarkan hal tersebut, maka Judul dan statement saya dalam pemberitaan di beberapa media, tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan dan mengesankan adanya peyoratif,” ujarnya.
Dalam webinar, Susi Pudjiastuti menilai masalah illegal fishing di Indonesia bisa diamankan oleh Presiden. Kalau semua pihak ikut, masalah illegal, unreported, dan unregulated fishing (IUUF) akan bisa selesai.
Dia menambahkan, dengan kepemimpinan yang tegas dari Presiden, Indonesia akan menjadi negara yang ditakuti dan disegani. Pelaku IUUF tidak akan berani lagi, sehingga Natuna seperti dulu akan aman.
“Mereka tidak berani terlalu dekat. Dan kita juga menghindari konflik. Konflik-konflik dari mulai kecil-kecil. Konflik itu tidak akan ada, because they know we only have one command,” tandasnya.
Karena menurutnya, Satgas 115 yang bertugas melakukan pemberantasan illegal fishing ada di bawah Presiden. Seperti juga Bakamla, TNI AL, KKP. Meskipun Pengadilan memang badan yudikatif tersendiri, namun Kejaksaan ada di bawah Presiden.
“Instrumen hukum dan lain sebagainya memang tumpang tindih sekarang ini. Tapi itu semua bisa diselesaikan dengan political will dan strong leadership. Because the celar guideline, clear guideline itu very important. What do we want. That’s it,” kata Susi Pudjiastuti.(msn)
