Indovoices.com –Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat tidak memberikan stigma negatif terhadap proporsi utang Indonesia.
Dia mengaku kerap mendengar keluhan masyarakat yang membenci utang dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat mengkhawatirkan.
“Saya ingin menyampaikan kadang-kadang masyarakat kita sensitif soal utang. Menurut saya tidak bagus juga. Karena kalau kita mau bicara tentang policy (ketentuan) utang, ya kita bisa berdebat, jangan pakai benci dan menggunakan bahasa kasar,” kata Sri Mulyani dalam live Instagram.
Mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan, Menteri Keuangan mengeluarkan beragam kebijakan, termasuk utang, untuk mengelola keuangan negara jika penerimaan lebih besar dibanding belanja-belanja pemerintah.
Misalnya saja, belanja infrastruktur meliputi infrastruktur pendidikan, irigasi, saluran air, sanitasi, telekomunikasi, pelabuhan, hingga bandara. Begitu pun belanja di sektor lainnya meliputi belanja kesehatan dan penyaluran bantuan sosial.
“Kalau begitu kita perlu utang? Ya utangnya untuk apa dulu. Kalau untuk membuat infrastruktur kita baik (utang produktif), supaya anak-anak bisa sekolah dan tidak menjadi generasi yang hilang, ya tidak ada masalah,” tutur Ani.
Dia menilai, utang adalah hal yang wajar dalam setiap negara. Negara-negara di dunia, sekalipun maju, tidak menjamin negara tersebut bebas dari utang.
Berutang atau tidak berutangnya suatu negara adalah pilihan yang perlu ditanggung konsekuensinya. Bila penerimaan negara berkurang namun tak memilih untuk berutang, beberapa belanja pemerintah bisa tersendat.
“Itu pilihan kebijakan. Kalau enggak utang, berarti kita menunda kebutuhan infrastruktur. Masalah pendidikan, masalah kesehatan, mungkin tertunda. Jadi negara kita warganya banyak, tapi anak-anaknya bisa rentan,” sebut Ani.
Sebelumnya, Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2020 tembus sebesar 404,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.868 triliun (kurs Rp 15.000).
Utang tersebut terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 194,9 miliar dollar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 209,9 miliar dolar AS.(msn)
