Indovoices.com –Pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2020 akan mengalami kontraksi. Namun perekonomian diharapkan mulai pulih di kuartal III dan IV agar Indonesia tak mengalami resesi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, perekonomian Indonesia tahun ini akan sangat ditentukan oleh kinerja di kuartal III dan IV. Adapun di kuartal II 2020, dia memproyeksi ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 4,3 persen.
Dia memproyeksi, pertumbuhan ekonomi di periode Juli-September 2020 bisa tumbuh hingga 1 persen dalam skenario optimis. Namun dalam skenario terberatnya, perekonomian akan tumbuh negatif.
Adapun dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI pada 9 Juli 2020, Sri Mulyani memproyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2020 sebesar minus 1 hingga positif 1,2 persen.
“Untuk 2020 ini memang tergantung kinerja di kuartal III dan IV. Kalau kuartal III kita bisa hindari, tidak negatif, yang best scenario kuartal III bisa 0,5 sampai 1 persen. Kalau negatif untuk kuartal III, kita mungkin masih akan negatif. Itu berarti kalau kita bisa sampai negatif, kita bisa resesi,” kata Sri Mulyani.
Secara keseluruhan, jika kuartal III bisa mencapai best scenariotersebut, maka perekonomian di tahun ini bisa tumbuh 1 persen. Sementara jika di kuartal III kembali negatif, perekonomian RI tahun ini diperkirakan minus 0,4 persen.
Namun menurut Sri Mulyani, pihaknya akan tetap berupaya agar resesi bisa dihindari. Pemerintah pun masih terus menggencarkan seluruh belanja-belanja agar cepat sampai ke masyarakat.
“Kalau kita bisa turn positif seperti belanja-belanja dan ekonomi, maka kita bisa terhindar dari resesi. Ini kalau kita terhindar dari resesi, maka kita bisa skenario positif 1 persen untuk keseluruhan tahun ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, pemerintah pun akan mendorong mesin perekonomian agar bisa maksimal di kuartal III ini. Dana pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 695,2 triliun juga didorong untuk terserap ke masyarakat, tenaga medis, dunia usaha, hingga UMKM.
Pemerintah menganggarkan dana pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 695,2 triliun di tahun ini. Dana ini mencakup sektor kesehatan Rp 87,5 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha Rp 120,6 triliun, UMKM Rp 123,4 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,5 triliun, dan sektoral kementerian dan lembaga serta pemda Rp 106,1 triliun.
“Kita juga berharap supaya dana pemerintah itu betul-betul bisa mendukung proses pemulihan, baik itu di rumah tangga, konsumsi, baik itu usaha kecil, menengah, maupun korporasi besar. Dan kita tetap menjaga agar lembaga keuangan tetap stabil dan menjalankan tugasnya,” tambahnya.(msn)
