Indovoices.com- Terkait penanganan dampak asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tidak bisa bekerja sendirian. Sebelum bergerak di lapangan, BPPT menunggu data yang masuk, salah satunya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Demikian disampaikan Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Yudi Anantasena dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (Dismed FMB’9) dengan tema “Antisipasi Karhutla Berlanjut” di Ruang Serba Guna Dr Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Jakarta.
“Dalam beberapa hal, data yang masuk sangat relevan untuk menjadi rujukan kita (BPPT) melakukan kerja-kerja langsung di lapangan. Dan salah satu data yang masuk ke kami seperti yang disampaikan oleh BMKG, khususnya terkait TMC (Teknologi Modifikasi Cuaca),” jelas Yudi.
Selanjutnya, Yudi menjelaskan, pihaknya memetakan daerah-daerah mana yang bisa disemai untuk melakukan TMC. Biasanya, dibantu oleh pesawat-pesawat TNI yang hingga saat ini telah menyumbangkan banyak pesawat.
“Namun, kita juga pernah menyewa pesawat dari swasta. Dari semua itu, BNPB-lah yang mengkoordinir semuanya,” ujar Yudi.
Musim hujan, menurut Yudi, minimal curah hujannya 150 juta mm, tapi saat ini belum mencapai itu. Untuk itu, sebelum masuk musim penghujan, saat ini program TMC waktunya sangat tepat untuk memulainya.
“Yang sudah dilakukan BPPT adalah untuk posko di Riau yang meliputi Jambi, ada 20 penerbangan peswat, 33 ton bahan dasar untuk penyemaian hujan, sehigga pertumbuhan awan bisa bagus. Air yang dihasilkan hampir 200 juta meter kubik,” papar Yudi.
Selain Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Yudi Anantasena, turut hadir sebagai narasumber dalam Dismed FMB’9 kali ini antara lain Kepala BNPB Doni Monardo, Plt Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles Brotestes Panjaitan, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Mulyono R. Prabowo, dan Kepala Kelompok Kerja Perencanaan Anggaran dan Hukum Badan Restorasi Gambut (BRG) Didy Wurjanto. (jpp)
