Indovoices.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sesuai amanat konstitusi, semua duta besar (dubes) Indonesia adalah duta perdamaian. Namun mengingat pemerintah saat ini juga fokus pada diplomasi ekonomi, maka penting sekali para dubes juga menjadi Duta Investasi.
“Sebagai Duta investasi tetapi juga harus tahu investasi di bidang apa yang kita perlukan atau menjadi prioritas,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Kerja (Raker) Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), di Istana Negara, Jakarta.
Sebagai Duta Investasi, lanjut Presiden, pada dubes harus jeli mencari produk-produk yang berkaitan dengan barang-barang substitusi impor.
“Misalnya yang berkaitan dengan energi karena kita ini masih impor banyak minyak dan gas. Hubungannya ke mana? Bagaimana agar impor energi ini bisa turun. Terus investornya siapa? Investornya bisa saja, misalnya yang berkaitan dengan batu bara, datangkan investor yang memiliki teknologi yang berkaitan batu bara. Karena batu bara itu bisa diubah menjadi DME (Demethyl Ether) elpiji,” jelasnya.
Maka itu, Presiden menambahkan, para dubes harus jeli mencari negara-negara yang terkait dengan hal tersebut.
“Investasi yang berkaitan dengan minyak lagi misalnya, dengan mengubah minyak kelapa kopra kita menjadi avtur. Cari investornya, raw material-nya ada, materialnya ada, dan barang ini memang bisa diubah menjadi avtur. Karena avtur kita juga impor, banyak sekali,” tutur Presiden.
Lebih lanjut Presiden meyakini bahwa kalau Indonesia bisa memproduksi B50, maka posisi tawar Indonesia terhadap semua negara akan naik.
“Jika Uni Eropa mau banned sawit Indonesia, ya tenang-tenang saja, dipakai sendiri saja. Untuk apa harus diekspor ke sana? Strategi ini yang sedang kita bangun, strategi bisnis Negara, baru kita proses, rancang implementasinya agar betul-betul tidak ada ketergantungan dengan negara-negara lain,” kata Presiden.
Sebelumnya, Menlu Retno Marsudi dalam laporannya mengatakan, Raker Kepala Perwakilan Indonesia di Luar Negeri yang akan berlangsung hingga 11 Januari mendatang ini diikuti oleh 131 kepala perwakilan dan para pejabat eselon I Kemlu RI. (jpp)
