Indovoices.com –Presiden Jokowi telah menunjuk Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan (Menkes) yang baru menggantikan Terawan Agus Putranto dalam reshuffle kabinet. Sebelum jadi Menkes, Budi adalah Wakil Menteri BUMN.
Tugas baru Budi Gunadi sebagai Menkes dinilai tidak akan mudah. Ia dihadapkan masalah pandemi COVID-19 di Indonesia yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, bahkan kenaikan kasusnya setiap hari masih tinggi.
Tak sedikit juga yang menyoroti latar belakang pendidikan Budi yang bukanlah dari kesehatan, yakni Fisika Nuklir ITB. Kariernya selama kebanyakan berkutat di BUMN non kesehatan, contohnya Inalum.
Meski begitu, banyak juga yang berharap ia dapat membuat gebrakan baru dalam penanganan pandemi corona.
Dalam menjalankan tugasnya, Budi Gunadi akan didampingi Wakil Menkes dr Dante Saksono. Apa saja harapan terhadap mereka?
Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
Ketua Satgas COVID-19 IDI, Prof Zubairi Djoerban, tidak mempermasalahkan latar belakang Budi yang bukan dari kesehatan.
“Mau latar belakangnya itu fisika nuklir, kesmas, dokter, epidemiolog atau apa, asal kemampuan manajerialnya bagus dan tahu persis persoalan di lapangan, ya tidak masalah,” kata Zubairi di akun Twitternya.
Zubairi juga mengaku tidak kecewa dengan penunjukan Budi dan Wamenkesnya –yang berlatar belakang kesehatan.
“Apakah saya kecewa Menkes saat ini bukan dari kalangan dokter? Saya sama sekali tidak kecewa,” ucap dia.
Ahli Wabah UI
Bagi ahli wabah Universitas Indonesia, Pandu Riono, Budi dan dr Dante diharapkan dapat memimpin Kemenkes agar sukses menyelesaikan pandemi COVID-19. Yang terpenting, mereka harus membangun sistem kesehatan publik yang mumpuni.
“Diharap memperkuat sistem kesehatan publik. Besar tantangan, tetapi dengan membangun sistem surveilans yang tangguh ‘dan wujudkan ‘universal health coverage’ dapat jadi ‘legacy’ bagi Presiden Jokowi,” ungkap Pandu.
Sementara untuk dr Dante yang merupakan ahli Diabetes dan Biomolekuler, Pandu menilai dia bisa menjadi sosok yang membantu Budi membenahi manajemen Kemenkes.
“Agar mewujudkan akses kesehatan bagi semua rakyat. Fokus penguatan upaya promotif dan preventif agar tekan biaya kesehatan,” tutur dia.
Faisal Basri
Ekonom Indef, Faisal Basri, menjadi salah satu orang yang senang dengan pengangkatan Budi Gunadi sebagai Menkes. Budi dinilainya sebagai sosok yang mau terbuka dengan para ahli wabah dan memunculkan secercah harapan virus corona dapat diatasi.
Seperti apa cerita Faisal Basri yang sempat bertemu Budi Gunadi sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Menkes?
Dalam pertemuan Jumat pekan lalu, Budi mengatakan kepada Faisal bahwa program vaksinasi tahun depan akan selesai selama enam bulan.
Namun, Faisal merasa target itu teramat optimistis. Padahal, uji klinis ketiga dari vaksin Sinovac yang diimpor pun belum keluar. Seharusnya, Budi yang juga menjabat Satgas PEN, jangan mengumbar optimisme terlalu tinggi.
“Tapi dia juga menyadari sebagai Ketua Satgas PEN, apa pun yang dilakukan sulit sepanjang pandeminya tidak dikendalikan dengan baik. Jadi bertolak dari sini saya kok punya optimisme, asa untuk menteri kesehatan yang baru,” cerita Faisal.
Faisal berharap, ke depannya Budi bisa menjalankan amanahnya di Kemenkes dengan baik. Dan juga tidak direcoki oleh kebijakan menteri Jokowi lainnya yang mengganggu penanganan COVID-19.
Harapan lainnya agar Budi bisa fokus menggencarkan lagi testing dan tracing untuk mempercepat penanganan pasien COVID-19. Sebab, pandemi hanya bisa dikendalikan kalau penyebarannya ditekan seminimal mungkin.
Komisi IX DPR
Komisi IX DPR salah satunya mengurusi soal kesehatan, dan Kemenkes adalah mitra kerja mereka. Berbagai harapan pun disampaikan sejumlah anggota Komisi IX kepada Menkes-Wamenkes yang baru.
Anggota IX Fraksi PKS, Netty Prasetyani, meminta Budi dan dr Dante saat ini fokus pada masalah kesehatan dulu.
“Kita butuh sosok Menteri Kesehatan yang memahami pandemi COVID-19 sebagai persoalan berbasis kesehatan, bukan dipandang dari kacamata ekonomi dan moneter. Selesaikan dulu basis persoalan kesehatannya, baru pemulihan ekonomi,” kata Netty.
Meski ia cukup mempertanyakan latar belakang Budi yang bukan dari kesehatan, ia menilai siapa pun Menkesnya harus bisa membawa Indonesia lepas dari corona.
“Apakah penempatan Budi Gunadi Sadikin mampu menjawab kegelisahan publik tentang kapan pandemi berakhir? Apakah vaksin yang didatangkan aman dan ampuh? Kenapa rapid test antigen jadi syarat perjalanan? Amankah sekolah dibuka saat ini? Kenapa kita belum mampu memproduksi sendiri vaksin dan menemukan obat COVID-19? serta pertanyaan lain yang selama ini masih abu-abu,” ungkap Netty.
Lalu anggota IX lainnya dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, meminta Budi Gunadi harus bisa menjawab keraguan masyarakat.
“Kan banyak orang yang meragukan Pak BGS. Sebetulnya keraguan itu beralasan. Sebab, BGS bukan dari kalangan dunia kesehatan. Ini agak berbeda dengan kebiasaan sebelum-sebelumnya, di mana Menkes selalu berasal dari profesional di bidang kedokteran,” kata Saleh.
“Keraguan itu harus dijawab oleh Pak BGS. Pak BGS tentu sudah memahami bahwa tugas sebagai Menkes sangat berat. Terutama di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini” imbuhnya.
Meski begitu, Saleh meyakini, dengan pengalaman BGS dalam memimpin berbagai lembaga yang dilakoni sebelumnya, tugas memimpin Kemenkes akan dapat dijalankan dengan baik.
Sementara itu, Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo, mengingatkan agar Budi Sadikin mengutamakan kesehatan daripada bisnis dalam vaksinasi corona. Ia meminta proses vaksinasi tetap menggunakan pendekatan keamanan, efektivitas hingga keselamatan masyarakat.
“Saya ingatkan nanti penanganan COVID-19 kaitannya dengan vaksin ini kan mempersiapkan proses vaksinasi pengadaan, saya berharap agar menjauhkan dari sisi bisnis. Meskipun itu tidak bisa dipungkiri negara pasti beli dari luar negeri saat ini karena Indonesia belum ada (vaksin sendiri),” kata Rahmad.
“Sehingga benar-benar pendekatan kemanusiaan pendekatan, efisiensi efektivitas; keamanan, keselamatan vaksin yang mau diambil itu menjadi salah satu faktor utama ketika negara membeli. Kemenkes yang menjadi atau sudah ditugaskan oleh negara dalam hal ini Presiden untuk proses penanganan vaksinasi dari proses pengadaan maupun semuanya,” tutup dia.(msn)