Indovoices.com- Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Edhy Prabowo menyambangi dua pusat aktivitas perikanan di Jakarta Utara. Kedua lokasi tersebut adalah Pelabuhan Perikanan (PP) Muara Angke dan Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Nizam Zachman, Muara Baru.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Edhy didampingi Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zulficar Mochtar dan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Agus Suherman.
Kedatangan Menteri Edhy di kedua lokasi tersebut bukan hanya untuk meninjau aktivitas perikanan, melainkan juga melakukan dialog dengan nelayan dan stakeholder kelautan dan perikanan lainnya. Dialog tersebut bertujuan untuk mengenali kondisi, menjaring aspirasi, keluhan, dan masukan dari masyarakat nelayan dan para pelaku usaha.
“Kami datang ke sini mencoba menjajaki, memanfaatkan waktu yang ada untuk mendengar langsung di daerah terdekat yang ada nelayannya,” katanya.
“Kalau kita mau mengorbankan waktu untuk mendengar, menyelami perasaan-perasaan mereka, menyelami masalah-masalah mereka, saya yakin masalah-masalah yang ada bisa kita atasi,” lanjutnya.
Menteri Edhy menyebut, sebagai pemimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dirinya sangat bersemangat untuk membela stakeholder kelautan dan perikanan, utamanya nelayan-nelayan kecil.
“Saya ingin menjadi bagian dari keluarga besar bapak-bapak, ibu-ibu, mengawasi lautan, menjaga lautan, memanfaatkan lautan sehingga hidup kita menjadi lebih baik,” tuturnya dalam dialog bersama nelayan, ABK, dan pemilik kapal di PP Muara Angke.
Untuk itu, ia meminta agar masyarakat tak segan berkomunikasi dengannya. Ia menginginkan agar masyarakat khususnya stakeholder perikanan tak ragu bertukar pikiran melalui komunikasi dua arah yang lebih baik.
“Saya ingin semua masalah yang nelayan hadapi, baik itu tentang izin kapalnya, izin alat tangkapnya, masalah biayanya, dan masalah-masalah lainnya terselesaikan,” ujarnya.
Menteri Edhy menyebut, berbagai kebijakan sebelumnya sudah sangat baik dan tentu akan dilanjutkan. Namun, ia mengakui, masih ada beberapa persoalan yang harus diperbaiki bersama-sama. Misalnya, aduan yang diterimanya dari nelayan dalam kunjungan kali ini mengenai reklamasi Pulau G yang dianggap telah mengganggu alur lalu lintas kapal nelayan atau Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Sementara itu, kebijakan pemberantasan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing yang telah diterapkan KKP dinilai sudah sangat baik. Namun menurutnya, KKP memiliki pekerjaan rumah (PR) bagaimana memastikan wilayah perairan Indonesia akan selalu bebas dari kapal asing dengan memperkuat pengawasan internal.
“PSDKP kita punya 38 kapal. Tapi apakah 38 kapal kita itu punya kekuatan untuk mengejar? Jangan-jangan kekuatan kapal kita hanya 20 knot, ternyata musuh lebih dari itu. Ini juga tidak bisa dilakukan sendiri. Harus sinergi dengan semua pihak terkait,” jelasnya.
Usai melakukan dialog bersama warga, Menteri Edhy meninjau aktivitas di dermaga PP Muara Angke yang dilanjutkan dengan tinjauan ke perusahaan perikanan PT Karya Mandiri Citramina (KCM) di kawasan PPS Nizam Zachman. Menteri Edhy juga meninjau aktivitas pelayanan terpadu, menara pengawas pelabuhan perikanan, pasar ikan terintegrasi (PIT). Menutup kunjungan tersebut, Menteri Edhy berdialog dengan sekitar 50-an pengusaha perikanan.
Menteri Edhy menilai, pengusaha perikanan adalah pahlawan yang turut berjasa terhadap perekonomian negara. Oleh karena itu, bersama-sama, pemerintah dan stakeholders akan mendorong kemajuan usaha perikanan ke depan.
Menurutnya, Indonesia memiliki banyak unit pengolahan ikan (UPI) yang tak kalah bagus dari Cina, Korea, maupun Vietnam. Teknologi yang dimiliki pun tak kalah canggih. Kemampuan sumber daya manusianya pun tak kalah mumpuni, sehingga ia menilai sebetulnya Indonesia sudah tak perlu study banding ke pusat perikanan negara lainnya.
“Saya yakin di sini semua mengerti bagaimana memproduksi produk perikanan dengan baik. Kami akan dorong dengan aturan-aturan yang memudahkan. Tapi kami mau jawaban dari bapak-bapak jangan bohongin kami, jangan bikin seolah-olah kami enggak ngerti apa-apa,” tegasnya.
Hal ini disampaikan Menteri Edhy terkait kepatuhan para pengusaha melaporkan hasil tangkapan dengan benar dan membayar pajak dengan taat.
“Saya yakin, teknologi yang kita butuhkan bukan teknologi yang luar biasa dan yang rakyat kita butuhkan bukan dana yang luar biasa karena potensinya sudah ada di tanah air kita. Tinggal bagaimana kita menyelamatkan potensi ini menjadi keuntungan yang bermanfaat bagi semua masyarakat,” pungkasnya. (jpp)
