Indovoices.com -Pemerintah RI mengalokasikan pembiayaan 1 juta dollar AS untuk penanganan dampak perubahan iklim negara pulau dan negara kepulauan. Negara pulau dan negara kepulauan dinilai paling rentan terkena dampak perubahan iklim.
Perjanjian pembiayaan ditandatangani Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Badan PBB untuk Pembangunan (UNDP) di Jakarta, Selasa (16/7/2019). Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Purbaya Yudhi Sadewa dan Resident Representative UNDP untuk Indonesia Christophe Bahuet menandatangani perjanjian itu, disaksikan Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Dengan nilai tukar Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, Selasa, yakni Rp 13.925 per dollar AS, pembiayaan itu setara Rp 13,925 miliar. Pembiayaan disalurkan bertahap, yakni pada 2019 sebesar 300.000 dollar AS, pada 2020 sejumlah 350.000 dollar AS, dan pada 2021 senilai 350.000 dollar AS.
Luhut memaparkan, pembiayaan itu merupakan bagian komitmen Pemerintah RI untuk berkontribusi menangani dampak perubahan iklim. Hal ini menindaklanjuti pertemuan Tingkat Menteri Forum Negara Kepulauan dan Negara Pulau (AIS) di Manado, Sulawesi Utara, November 2018.
Pembentukan Forum AIS yang diinisiasi Kementerian Koordinator Kemaritiman antara lain bertujuan menciptakan mekanisme pembiayaan inovatif untuk aksi iklim dan lautan secara berkelanjutan. Kini, 49 negara telah bergabung di AIS.
”Pendanaan ini akan memperkuat berbagai proyek menyangkut perubahan iklim, perlindungan laut, dan memberikan dukungan bagi aksi nyata menciptakan solusi keuangan inovatif untuk negara-negara kepulauan, terutama yang kecil dan rentan,” ujar Luhut.
Ia menambahkan, pemanasan global telah mengakibatkan permukaan laut naik, yang menjadi ancaman bagi negara kepulauan dan negara pulau, terutama yang kecil. Saat ini, ada negara pulau yang jumlah penduduknya 10.000-200.000 orang. Indonesia siap berbagi keahlian dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, manajemen bencana, restorasi bakau, dan terumbu karang.
Christophe Bahuet menambahkan, keberlanjutan laut adalah faktor penting bagi perjuangan manusia untuk melawan krisis iklim.
”Laut yang sehat dan tidak tercemar akan menjadi sumber kehidupan dan mata pencarian yang baik bagi banyak komunitas di berbagai belahan dunia,” ujarnya dalam siaran pers.
Forum AIS yang dimulai tahun lalu menyediakan kanal bagi anggotanya untuk terlibat dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, seperti sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi. Inisiatif ini fokus pada perubahan iklim serta perlindungan laut.
Negara-negara yang tergabung dalam Forum AIS antara lain Kuba, Komoro, Siprus, Fiji, Guinea-Bissau, Indonesia, Jamaika, Madagaskar, Selandia Baru, Papua Niugini, Saint Kitts-Nevis, Sri Lanka, Seychelles, Singapura, Kepulauan Solomon, Suriname, dan Timor Leste. (kompas)
